Sabtu 11 Mar 2017 00:00 WIB

Ketua MPR: Menggusur tanpa Musyawarah Jelas Salah

Rep: Eko Supriyadi/ Red: Reiny Dwinanda
Ketua MPR Zulkifli Hasan menemui perwakilan korban gusuran Kampung Aquarium, Kali Jodo dan Bukit Duri. .
Foto: Amri Amrullah
Ketua MPR Zulkifli Hasan menemui perwakilan korban gusuran Kampung Aquarium, Kali Jodo dan Bukit Duri. .

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Ketua MPR Zulkifli Hasan menemui korban penggusuran Bukit Duri, Kampung Aquarium, dan Kalijodo yang tinggal dan bertahan di Sekretariat Ciliwung Merdeka, Tebet, Jakarta Selatan, Jum'at (10/3). Kepada Zulkifli, Nafsiyah selaku warga Bukit Duri mengadukan nasibnya yang digusur tanpa ganti rugi, padahal ia selalu membayar PBB. ''Terima kasih bapak Ketua MPR mau dengar keluhan warga. Selama ini kami ketakutan karena tidak ada yang melindungi,'' kata Nafsiyah.

Senada dengan Nafsiyah, Darma Yani yang tergusur dari Kampung Aquarium juga kehilangan rumahnya tanpa ganti rugi. Ia merasa terusir lantaran penggusuran dilakukan tanpa musyawarah. "Apakah kami musuh negara?'' ucapnya.

Menanggapi pengaduan tersebut, Zulkifli menegaskan perlakuan Pemprov DKI Jakarta jelas salah. Menurut dia, pemimpin harusnya berpihak pada rakyat, bukan malah menindas. Ia meminta pemerintah memperlakukan rakyat sebagai saudara, bukan musuh negara.

Sebagai Ketua MPR, Zulkifli mengingatkan pemimpin daerah disumpah untuk taat pada konstitusi. Ia mengatakan Pancasila secara tegas mencantumkan prinsip musyawarah mufakat. "Menggusur tanpa musyawarah itu jelas bertentangan dengan nilai nilai Pancasila,'' ucap Zulkifli.

Selain Zulkifli, dalam pertemuan tersebut hadir pula Koordinator Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi, tokoh masyarakat Jaya Suprana, serta puluhan perwakilan korban penggusuran Jakarta.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement