REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG -- Bupati Bandung, Dadang M Naser mengaku terus mengupayakan agar kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Bandung bisa meningkat dan sesuai harapan. Bahkan, pihaknya sempat membuat surat keputusan terkait peningkatan kesejahteraan. Namun, tidak dibolehkan oleh Kementerian Keuangan.
"Karena apabila ada SK berdampak pada honor. Tapi sekarang jelas, honor harus ada, berdampak pada sertifikasi," ujarnya kepada wartawan di Soreang, Senin (6/3).
Ia menuturkan, berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) PGRI menganjurkan Pemerintah Daerah harus memberikan SK sebagai pengakuan pemerintah. "Selama ini SK parsial sama sekolah masing-masing, sekarang dikiblatkan jadi punya numerator guru honor di kabupaten," katanya.
Bupati Bandung, Dedi Mulyadi mengungkapkan persoalan guru honorer merupakan problem klasik di berbagai daerah. Menurut dia, terdapat dua permasalahan yang terjadi soal guru honorer.
"Jumlah guru yang sampai sekarang ini proses distribusinya masih belum merata di berbagai tempat. Kedua, terus mengalirnya lulusan tenaga pendidikan. Jadi kalau honorer ingin selesai, yang sekarang diangkat dulu," katanya.
Tidak hanya itu, ia mengatakan, Fakultas Pendidikan di setiap universitas harus dievaluasi. Sebab, fakultas pendidikan terus melahirkan lulusan dan akan banyak lagi antrean. Negara, kata dia, sebenarnya bisa menghitung berapa kebutuhan guru di 2017 dan sampai 10-20 tahun ke depan harus sudah ada gambarannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika