Senin 06 Mar 2017 11:57 WIB

13,8 Persen Penduduk Lampung Masih Miskin

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Andi Nur Aminah
 Presiden Joko Widodo memberikan himbauan kepada para wajib pajak sambutannya dalam farewall amnesty pajak di jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/2).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Presiden Joko Widodo memberikan himbauan kepada para wajib pajak sambutannya dalam farewall amnesty pajak di jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo kembali mengundang Gubernur Lampung dalam rapat terbatas di Istana Negara. Rapat ini untuk melihat sejauh apa perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur di provinsi tersebut.

Presiden Jokowi menuturkan bahwa‎ perekonomian di luar deerah Pulau Jawa sudah mulai menggeliat, dan tumbuh dengan cepat. Salah satunya adalah Lampung yang bisa tumbuh hingga 5,15 persen, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski demikian, nilai ini masih harus diperbaiki khususnya terkait dengan pemerataan ekonomi. "Saya berharap pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus berdampak pada 13,8 persen penduduk miskin di Lampung," ujar Jokowi, Senin (6/3).

Jokowi optimis bahwa Lampung masih bisa tumbuha cepat dalam hal perekonomian, dengan catatan semua pihak bisa fokis dalam bekerja menggarap apa yang menjadi sektor unggulan dan mengembangkan apa yang menjadi core  bisnis Provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki potensi besar baik di bidang pertanian, perikanan, perkebunan yang menyumbang 31,4 persen produk domestik bruto (PDB) daerah. Kemudian diikuti oleh industri pengolahan sebesar 18,8 persen.

Untuk bisa tumbuh lebih cepat, sektor infrastruktur pendukung juga harus dibenahi baik infrastruktur transportasi seperti jalan tol Trans Sumatera, pembangkit listrik listrik, cold storage untuk sektor perikanan, maupun bendungan dan saluran irigasi yang memadai untuk menunjang sektor pertanian.

Jokowi juga mengingatkan bahwa Lampung merupakan pintu gerbang yang menghubungkan Pulau Sumatra dengan Pulau Jawa. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan yang bersifat sistemik dan menyeluruh terhadap penyeberangan Bakauheni dan Merak, mulai dari waktu tunggu standar yang masih agak lama, sarana prasarana pendukung yang tidak representatif dan masih rendahnya aksesbilitas menuju ke pelabuhan.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement