Jumat 03 Mar 2017 08:21 WIB

Jawa Barat Butuh 3,6 Juta Blangko KTP-el

Rep: Zuli Istiqomah/ Red: Angga Indrawan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Ilustrasi
Foto: Republika/Prayogi
Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Abas Basari mengatakan, saat ini banyak warga Jabar yang telah melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el), namun belum jadi. Ini karena blangko KTP-el tidak tersedia.

"Kebutuhan blangko KTP-el untuk memenuhi jumlah kebutuhan KTP bagi wajib KTP di Jawa Barat adalah sebanyak 3.618.202 keping," ujarnya seperti dalam rilis yang diterima, Rabu malam (1/3).

Menurut Abas, dari 43.740.159 jiwa penduduk Jabar per 31 Desember 2016 berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB), sebanyak 30.829.210 jiwa sudah melakukan perekaman KTP-el terhitung hingga bulan Februari 2017 ini. Dengan rincian, 28.161.829 orang sudah memiliki KTP-el. Penduduk yang datanya sudah tunggal, namun belum dicetak KTP-el nya sebanyak 1.431.490 orang.

Sementara penduduk yang datanya tidak tunggal dan sebagian gagal rekam sebanyak 427.834 orang. Penduduk yang datanya masih dalam proses penunggalan sebanyak 808.057 orang dan penduduk yang masih belum melakukan perekaman sebanyak 1.378.655 orang.

"Dari data itu jumlah penyelesaian wajib KTP masih cukup banyak. Kami beserta Disdukcapil kabupaten/kota harus terus bekerja keras untuk menyelesaikan sisa wajib KTP yang belum direkam," kata Abas.

Hal itu kata Abas, dapat terselesaikan apabila didukung dengan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai. Ia menargetkan, seluruh persoalan administrasi kependudukan warga Jabar selesai di akhir tahun 2017.  "Kita targetkan 2017 selesai. Saya sudah instruksikan ke semua Kadis se-Jabar untuk betul-betul melakukan tugas," ujarnya.

Menurut dia, warga yang belum melakukan perekaman KTP-el paling banyak terjadi di wilayah Jabar bagian barat yang notabene merupakan daerah industri. "Yang paling banyak itu justru di daerah perkotaan seperti Jabotabek karena mereka banyak pendatang dan bekerja di pabrik-pabrik sehingga malas untuk mengurus administrasi. Di Bekasi saja waktu Pilkada kemarin ada 46 ribu yang belum merekam," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement