REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial menjadi satu dari lima kementerian dan lembaga yang meraih Penghargaan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 dari Kementerian Keuangan untuk katagori Pagu Besar. Kementerian Sosial mendapatkan penghargaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp 10 triliun. Lima besar penerima penghargaan untuk katagori ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kepolisian Negara RI, Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial.
"Kami bersyukur kinerja keuangan Kementerian Sosial mendapat apresiasi positif dan membuahkan penghargaan," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Selasa (28/2).
Khofifah berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus-menerus meningkatkan kinerja dan penggunaan anggaran yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Penyerahan penghargaan disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2017 dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2016 bertempat di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Selasa.
"Ke depannya Kementerian Sosial berkomitmen menggunakan anggaran pemerintah secara efisien, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian halnya dalam pelaksanaan penyaluran bansos untuk masyarakat miskin harus terus dilakukan percepatan dan ketepatan sasaran," kata Khofifah.
Mensos mengatakan tahun 2017 Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial dan subsidi secara non tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Skema ini diharapkan menjadi lebih efektif dan berkualitas untuk memenuhi target 6 T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi).
"Sehingga efisiensi dan ketepatan sasaran lebih tinggi lagi," kata Mensos.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan selamat kepada kementerian dan lembaga yang pada 2016 telah menunjukkan kinerja keuangan yang yang efektif dan efisien. Ia menegaskan fungsi alokasi anggaran dalam APBN tidak hanya untuk membiayai kegiatan kementerian, namun lebih jauh lagi adalah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika