Sabtu 25 Feb 2017 16:39 WIB

Presiden Semobil dengan Ahok, Anggota Dewan: Jokowi Seharusnya Peka

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Teguh Firmansyah
Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Foto: Antara
Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi berharap Presiden Joko Widodo menghormati status terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang masih terus berjalan dalam sidang kasus penistaan agama.

Hal itu disampaikan Aboe dalam menanggapi pemberitaan Presiden Jokowi yang satu mobil dengan Ahok saat meninjau proyek infrastruktur Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

“Saya kaget mendengar pemberitaan Presiden Jokowi semobil dengan Ahok. Tentunya hal ini dapat menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat,” ujar Aboe di Jakarta, Sabtu (25/2).

Aboe menilai seharusnya Jokowi peka dengan status terdakwa Ahok tersebut. Bahkan DPRD DKI pun, kata Aboe, telah memutuskan sikap menolak rapat dengan Gubernur DKI yang berstatus terdakwa tersebut.

“Jangan sampai menimbukan konflik kepentingan dengan para Jaksa dan hakim yang sedang memprosesnya. Jangan sampai hal ini membawa situasi yang tidak nyaman untuk para penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan ini.

Di sisi lain, ia menilai Presiden Jokowi seharusnya juga peka terhadap situasi banyak masyarakat yang saat ini menuntut penonaktifan Ahok karena telah melanggar UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014.

“Ketika Presiden memilih semobil dengan Ahok, pastilah publik langsung akan mengambil spekulasi, kenapa sampai saat ini Ahok tidak dinonaktifkan dari gubernur,” kata dia.

Oleh karena itu, Aboe berharap Jokowi dapat menjaga marwah posisinya, ditambah banyak ekses negatif yang lahir dari kasus penistaan agama ini.

Dia sekaligus mengingatkan agar jangan sampai masyarakat mengambil spekulasi bahwa sikap Jokowi tersebut adalah bentuk pengistimewaan atau bahkan bentuk perlindungan terhadap Ahok.   “Jangan sampai pula akhirnya publik menyimpulkan bahwa nanti proses hukum terhadap Ahok akan dapat tergangu dengan kejadian ini,” kata Aboe.

Baca juga, Pemuda Muhammadiyah Tanggapi Pernyataan Jokowi Soal Demokrasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam peninjauan proyek infrastruktur tersebut, hadir pula Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono. Proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi dilakukan di sepanjang 1,8 kilometer dan ditargetkan selesai pada medio 2017.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement