REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR mempertanyakan rencana Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk Satuan Tugas (Satgas) Merah Putih. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Herman Hery mengatakan, pembentukan Satgas Merah Putih itu telah melanggar janji Kapolri sendiri saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Kata Herman, ketika itu Tito pernah berjanji akan membuat institusi yang dipimpinnya semakin solid. Sebab, kata Herman, Satgas Merah Putih terkesan sangat ekslusif dan sangat mengelompokkan polisi, dan menurutnya tidak baik.
Pembentukan Satgas Merah Putih, kata Herman, bakal menghancurkan soliditas dalam tubuh Polri. Itu terkesan diistimewakan oleh Polri dan kalau orang yang tidak berada di dalam satgas, maka bukanlah orang kepercayaan Polri.
“Begitu mendengar kata Satgas itu berarti ada sesuatu yang mendesak yang dibentuk sehingga harus ada penanganan yang cepat. Kedua, nama dari Satgas itu Merah Putih, berarti seolah-olah ada anggota lain yang tidak merah putih. Ini sebenarnya ada apa?” tanya Herman dalam rapat kerja dengan Kapolri di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/2).
Menurut Herman, sebenarnya Satgas harus dibentuk sesuai kebutuhan dan itu memang menjadi wewenang Kapolri. Dia meyakini satgas itu dibentuk dengan tujuan baik. Namun, itu seolah-olah menjadi sekumpulan polisi yang terkesan eksklusif, atau sebagai polisi “darah biru”.
Karena itu, tujuan baik itu malah akan berimplikasi tidak baik. Apalagi, satgas tersebut mempunyai anggaran. “Anggarannya dari mana, nomenklaturnya apa. Ini menjadi pembicaraan,” keluh Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Selain itu, Herman juga menilai dibentuknya Satgas Merah Putih ini mengesankan Polri sudah tidak mampu mengayomi, melindungi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika demikian, Herman mengatakan, pihaknya akan menginisiasi dibentuknya Kammas (Keamanan masyarakat) untuk membantu Polri. Bahkan, pihaknya juga menyarankan akan meminta TNI untuk membantu polisi.
Herman mengaku sengaja mengungkapkan itu dalam Raker di Komisi III DPR RI, karena saat melakukan konfimasi langsung melalui pesan singkat WhatsApp, justru Tito sama sekali enggan memberikan jawaban.
Maka, hal yang wajar, kata Herman, apabila dirinya menanyakan hal itu dalam Raker dan langsung kepada Kapolri. "Sengaja saya tanya di sini. Saya WhatsApp tidak pernah dijawab makanya saya tanya saja di sini," kata Herman.
Meski wacana Polri tersebut dikritiknya, tapi Herman juga mengapresiasi penanganan yang persuasif dan humanis dari Polri dalam menangani masyarakat yang melakukan aksi dan demonstrasi. Hal itu tentu tidak mudah, butuh keringat yang bercucuran. Hasilnya sebagai warga Jakarta Herman merasa aman tinggal di Ibu Kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
