REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia Korda Kota Bekasi kembali menggeruduk pendopo Kantor Wali Kota Bekasi, Senin (20/2). Mereka menagih janji Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menuntut diangkat menjadi Tenaga Kerja Kontrak (TKK).
Dalam aksi kali ini, ratusan tenaga honorer membawa tuntutan supaya pemerintah kota mengusut tuntas mafia TKK yang diangkat tiga bulan tanpa masa kerja dan pendidikan yang tidak sesuai, serta segera menurunkan SK TKK bagi honorer yang telah mengabdi minimal enam bulan pengabdian.
Ratusan tenaga honorer ini terdiri dari tenaga pendidik dan kependidikan, baik jenjang SD maupun SMP. Ketua FPHI Korda Kota Bekasi sekaligus guru honorer di SDN 04 Sumurbatu, Firmansyah, mengatakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh BKKPD Kota Bekasi pada akhir Januari 2017 kemarin belum jelas.
"Kami minta haknya untuk kejelasan menjadi TKK atau tidak. Hasil verifikasi tidak jelas, belum ada pengumumannya. Guru honorer ada yang masuk, ada yang tidak termasuk (verifikasi). Dari SMP N 31 semuanya namanya tidak ada, tapi di SMP N 31 ada nama orang lain," kata Firmansyah, kepada Republika.co.id, Senin (20/2).
Firman menuntut agar dilakukan pendataan ulang dan verifikasi susulan terhadap tenaga honorer yang tidak masuk dalam daftar. Usulan tenaga honorer murni dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang diverifikasi pada 24 - 27 Januari 2017 berjumlah 2.861 orang. Data tersebut berasal dari UPTD Dinas Pendidikan tiap kecamatan di Kota Bekasi.
Verifikasi dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKKPD) Kota Bekasi, Inspektorat Kota Bekasi dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Hasilnya, ada sekitar 2.500 tenaga honoret yang diverifikasi dari 2.861 tenaga honorer tersebut.
Menurut Firman, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, sampai sekarang belum memberikan kepastian terkait pengangkatan ribuan tenaga honorer tersebut. Hasil verifikasi juga belum diumumkan. Padahal untuk memenuhi syarat linearisasi bidang studi dari Dinas Pendidikan, lanjut dia, sebagian tenaga honorer sudah melanjutkan pendidikan.
Para guru honorer juga kecewa lantaran menengarai adanya nama-nama 'siluman' yang masuk ke dalam data 2861 tenaga honorer yang diverifikasi. Menurut Firman, ada nama-nama tenaga honorer 'siluman' yang belum mengabdi, namun sudah masuk ke dalam daftar. Lanjut dia, yang sudah mengabdi belasan tahun justru tidak tercantum.
"Kami sudah mengabdi, sudah ada tempat kerja, sedangkan ada yang tidak mengabdi, tidak ada tempat kerja dia bisa dapat Surat Keputusan (SK). Wali Kota mengatakan tanggal 1 Februari diumumkan hasil verifikasi, tapi hasil verifikasi sampai sekarang tidak diumumkan," kata Firman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
