REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Memasuki puncak musim penghujan, sejumlah sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat rawan terendam banjir. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fatma Hanum, menyebut bangunan sekolah yang berada di 10 kecamatan di Kabupaten Bekasi rawan terendam banjir.
"Kita lihat di lapangan sangat memprihatinkan kondisi bangunan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi. Tampaknya belum ada perhatian sama sekali. Kayaknya diabaikan keberadaan sekolah itu, baik sisi bangunannya maupun pengembangannya," kata Hanum kepada Republika.co.id, Kamis (16/2).
Perhatian pemerintah daerah pada sekolah rawan banjir masih rendah, padahal lanjut Hanum, kejadiannya terus berulang tiap musim penghujan. Pada Kamis (16/2) pukul 08.30 WIB, misalnya, tinggi muka air Sungai Citarum di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tercatat mencapai 11.50 m dpl. Gedung SD N Bojongsari, Kedungwaringin lumpuh terendam banjir.
Air mulai menggenangi SD N Bojongsari, lapangan Bojongsari, serta permukiman warga di RT 04/04, 05/04 Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin. Kecamatan Muaragembong juga sudah terkena dampak luapan Sungai Citarum sejak awal pekan. Banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat rata-rata diakibatkan oleh luapan Kali Citarum dan air pasang.
Hanum memetakan, daerah banjir di Kabupaten Bekasi lebih banyak di wilayah utara, mulai dari sepanjang Kecamatan Tarumajaya, Pebayuran, Kedungwaringin, Cabangbungin, sampai dengan Muaragembong. Di wilayah hilir itu, masalah banjir tidak pernah selesai sejak beberapa kali pemerintahan yang ada.
Hanum menilai perlu ada alternatif penyelesaian yang komprehensif agar permasalahan ini dapat diselesaikan. Harus ada perhatian lebih dari pemerintah kepada urusan wajib dasar di Kabupaten Bekasi, terutama pendidikan. Salah satu solusinya, menurut Hanum, harus dilakukan penyodetan sungai supaya tidak terjadi penumpukan aliran sungai dari selatan ke utara.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi ini menambahkan, pemerintah daerah juga harus membahas rencana detail tata ruang supaya Kabupaten Bekasi ke depan punya arahan dalam melakukan proses pembangunan. Selama ini, pemerintah belum punya rencana detail tata ruang.
Tanpa rencana detail tata ruang, investor bisa membangun serampangan. Hanum mencontohkan, pesatnya pembangunan pabrik dan perumahan di daerah selatan membuat serapan air berkurang signifikan. Akhirnya, air mengalir seluruhnya ke wilayah utara. Daerah yang semula tidak banjir, lama kelamaan ikut terkena banjir.
"Kelihatannya sebagai sebuah daerah penyangga kita tidak mengantisipasi itu semua," ujar dia.
Lebih lanjut, Hanum mengungkapkan, tingkat urbanisasi di Kabupaten Bekasi juga sangat tinggi. Rata-rata pertambahan penduduk Kabupaten Bekasi kurang lebih 10 persen, di atas angka kewajaran pertumbuhan penduduk lewat kelahiran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
