REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya serangan fajar (politik uang) menjelang hari pencoblosan Pilkada serentak. Hal itu didapatkannya dari laporan tim pemantauan Pilkada Kemendagri di 101 daerah.
"Sampai jam setengah dua, nggak ada (laporan). Lalu sampai pagi juga kami nggak menerima ada laporan," kata Mendagri usai mencoblos di TPS 01 Kompleks Menteri Widya Candra IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/2).
Ia sendiri mengaku optimistis, potensi serangan fajar di Pilkada kali ini menurun. Hal ini menurutnya, karena aturan dan sanski dari politik uang di Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada lebih ketat.
"Karena UU ketat, kemarin disebutkan beberapa pengamat, seandainya ada politik uang, kalau terkena. Baik menerima atau memberi, menerima saja kena sanksinya berat," ujarnya.
Ia menuturkan, saat ini tim pemantauan Pilkada Kemendagri sudah berada di 101 daerah. Ia mengatakan, pihaknya akan terus memonitor kondisi Pilkada. "Tim monitor kami Kemendagri memonitor tim kami yang sudah kami terjunkan di 101 daerah, pada prinsipnya semua tidak ada masalah," ujar Tjahjo.
Namun demikian kata Tjahjo, memang ada di beberapa daerah yang terpaksa TPSnya dipindahkan lantaran sejumlah hal, diantaranya bencana banjir. "Memang ada beberapa daerah ada yang terlanda banjir itu memang harus dipindah," katanya.
Kedua, Tjahjo mengungkap atas permintaan sejumlah KPUD agar sejumlah TPS tidak jauh dari Kompleks TNI. Hal ini menyusul, larangan dari panglima TNI agar TPS jangan berada di Komplek TNI.
"Tapi saya kira sudah luwes Panglima TNI, ya kalau pengertian di luar itu tidak sekian kilometer lah, yang penting di luar pagar, jangan sampai ada kesan yang tidak clear," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika