REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak Istana memberikan tanggapannya terkait tuduhan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut pemberian grasi kepada Antasari bermotif politik.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan, pemberian grasi tersebut telah sesuai dengan undang-undang dan telah memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA).
"Mengenai pertanyaan perihal apa namanya pemberian grasi kepada Saudara Antasari, jadi saya ingin tegaskan, Presiden itu merujuk kepada sebagaimana diperintahkan konsitusi. Jadi kalau anda baca UUD, Presiden dalam memberikan grasi itu harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jadi prosedur itu dilalui betul oleh Presiden," jelas Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/2).
Saat menjelaskan prosedur pemberian grasi tersebut, Pratikono juga membawa sejumlah dokumen pertimbangan yang diambil oleh Presiden. Grasi yang diberikan oleh Jokowi itu, kata dia, bukanlah grasi yang pertama kali. Sehingga, ia meminta agar semua masalah maupun isu tidak dikait-kaitkan dan diarahkan dengan pihak Istana.
"Jangan dihubung-hubungkan terus dengan Istana, Jadi, maksudnya kita kembalikan saja proporsional ya bahwa grasi diberikan dengan biasa. Hal-hal lain intinya kita kembalikan lah ke proporsinya. Jangan semua diarahkan ke Istana," tegas Pratikno.
Praktino menyampaikan, agar kasus penyadapan SBY yang muncul setelah proses pengadilan dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok tak dikaitkan dengan Presiden. Begitu juga dengan aksi demonstrasi di kediaman SBY di Kuningan yang disebutnya tak ada hubungannya dengan Jokowi.
"(Grasi) Saya kira jangan dihubung-hubungkan ini ada agenda apa, agenda apa. Jadi kita sudah merujuk kepada apa proses yang berlaku dan sebagaimana dinyatakan dalam UUD kita," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
