REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merasa geram dengan ucapan presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kerap menyangkutpautkan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam persoalan yang dialaminya akhir-akhir ini. Padahal, semua permasalah yang dialami SBY tidak ada kaitannya dengan Presiden sekarang.
Hasto menyebut, seharusnya tidak semua polemik yang dialami SBY dikait-kaitkan terus dengan Pemerintahan saat ini, terutama mencatut nama Presiden. Bahkan omongan SBY terkesan langsung diarahkan kepada Jokowi.
"Kami prihatin, sebagai seorang pemimpin (SBY) seharusnya bisa mengedepankan hal-hal yang baik," kata Hasto ditemui di kediaman Megawati, Rabu (15/2).
Menurut dia, ungkapan SBY yang menyebut grasi Antasari Azhar merupakan langkah politik, dianggap tidak relevan. Sebab, pembebasan ketua KPK zaman SBY telah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Jika hal ini disebut sebagai politisasi maka grasi yang diberikan SBY untuk terpidana narkoba kelas kakap asal Australia Schapelle Corby juga bisa dianggap sebagai langkah politik.
"Ini seharusnya bisa dicermati secara luas, karena ada aspek keadilan hukum yang ditegakkan di situ," kata Hasto.
Dengan gaduh politik yang kembali mencuat H-1 menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, Hasto menilai bahwa hal ini tidak ada kaitannya. Sebab rakyat lah yang akan melihat sosok pemimpin mana yang cocok dan dianggap sanggup memimpin daerahnya masing-masing.
Terkait dengan pilkada serentak di 101 daerah seluruh Indonesia, Hasto mengatakan, PDI Perjuangan telah melakukan monitoring di semua daerah pemilihan. PDI yakin kepala daerah yang diusung oleh pihaknya akan banyak memenangi pilkada kali ini. Minimal 50 persen calon yang diusungnya bisa menang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
