REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Sylviana Murni mempermasalahkan tidak adanya penyandang disabilitas yang bekerja di Balai Kota. "Ketika kita bicara tentang disabilitas saya ingin konkretnya aja deh, ada tidak sih di kantor balai kota penyandang disabilitas bekerja? Kemudian di BUMD-BUMD itu bisa lho, bisa betul bahwa misalnya dia bisa bekerja di bidang Teknologi Informasi," kata Sylviana dalam debat publik ketiga Pilkada DKI Jakarta 2017 di salah satu hotel kawasan Jakarta Selatan, Jumat (10/2).

Sylviana juga mempermasalahkan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Jakarta yang dibatasi. "Masa PKK harus dibatasi, itu kan adalah gerakan masyarakat yang lahir dari bawah bukan harus dibatasi. PKK-nya jelas harus digalakkan. Selain itu petugas jumantik itu luar biasa lho jangan dibatasi mereka juga honornya perlu ditingkatkan karena bekerja dari hati," ucap Sylviana.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para pasangan cagub dan cawagub DKI disusun oleh empat orang panelis yakni Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat, Sosiolog Bidang Organisasi Universitas Indonesia Meutia Gani, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Prijono Tjiptoherijanto, dan Tokoh Disabilitas Tuna Netra, Tolhas Damanik.

Sementara Presenter Alfito Deannova Gintings menjadi moderator dalam debat publik ketiga tersebut.

KPU DKI Jakarta mengangkat tema Kependudukan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Jakarta dengan sub-tema perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, pemberantasan narkoba, dan perwujudan ibu kota sebagai kota ramah disabilitas pada debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Pilkada DKI 2017 akan diikuti tiga pasangan cagub, yaitu pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Ikuti Whatsapp Channel Republika