REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, persoalan adanya dugaan kiriman kartu tanda penduduk DKI Jakarta palsu asal Kamboja harus segera dijernihkan. Hal ini sangat penting karena masyarakat kini merasa gundah atas adanya kabar itu. Bahkan, kalau tidak segera dipastikan maka ini akan menjadi benih konflik yang berumber dari pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta.
''Segera clear-kan masalah KTP asal Kamboja itu. Para stakeholder yang terkait pilkada harus segera menuntaskan soal ini sebelum datangnya hari pencoblosan. Jangan sampai dibiarkan menggantung karena ini berpotensi menimbulkan kisruh di dalam masyarakat. Sekaligus juga akan menodai pelaksanaan pilkada," kata Siti Zuhro, di Jakarta (10/2).
Menurut dia, publik memang terus bertanya mengenai apa kaitan KTP tersebut dengan pilkada. Apalagi ketika berita ini tersebar di media sosial sempat disebut berita hoax. Namun, kenyataannya ketika ada sidak DPR pihak terkait membenarkannya.
"Jadi saya berharap betul sekarang bisa dituntaskan. Jangan ditunda hingga usai pilkada karena hanya akan memicu ketidakpastian masyarakat. Saya kira pihak Bawaslu yang pertama kali harus menuntaskan dan menjelasknya secara gamblang ke publik. Kami ingin pilkada yang berkualitas yakni pilkada yang tak menghalalkan segala cara," kata Siti Zuhro.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi menilai, perlu dilakukan penyelidikan mendalam berkaitan dengan ditemukannya kiriman sejumlah KTP elektronik (KTP-el) palsu dari Pnom Pehn, Kamboja. Hal ini menyusul temuan Kantor Jenderal Bea dan Cukai Soekarno-Hatta atas paket berisi 36 buah KTP, 32 NPWP, sebuah tabungan BCA berisi Rp 500 ribu, dan sebuah ATM.
Menurut dia, perlu diketahui jelas motif dari kiriman yang ditujukan atas nama Leo yang beralamat di Jakarta tersebut. "Pihak terkait harus segera menuntaskan kasus tersebut. Apakah KTP-el tersebut palsu? mengingat sebelumnya juga ada pengiriman KTP-el palsu dari Tiongkok dan Prancis. Maka dari itu, perlu dilakukan kajian mendalam," kata Baidowi dalam keterangannya pada Kamis (9/2).
Menurut dia, persoalan data kependudukan sangat penting. Ia khawatir, jika kasus ini tidak disikapi, berpotensi kembali terulang. Apalagi, kata dia, dalam masa-masa mendekati pilkada, kasus kiriman KTP-el ini rawan dikaitkan dengan persoalan politik yang cukup sensitif.
"Lebih jauh lagi, KTP-el tersebut juga rawan disalahgunakan untuk kepentingan lainnya yang melibatkan warga asing, dari hasil kunjungan lapangan Komisi II DPR ke Bea Cukai (Kamis, 9/2), ditemukan fakta bahwa pengiriman KTP-el dari Kamboja memang ada dan ini harus segera dituntaskan penyelidikannya," katanya.
Ia yang turut hadir dalam kunjungan lapangan tersebut menilai, adanya kasus tersebut semestinya bisa menggugah semua pihak untuk terus waspada terhadap modus penyalahgunaan KTP-el. Hal ini sekaligus mengingatkan temuan di beberapa tempat banyaknya pemalsuan KTP-el, khususnya bagi WNA.
Sejumlah anggota Komisi II DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (9/2). Hal ini berkaitan informasi beredar, ada banyak KTP-el yang dikirim dari Kamboja ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta.
"Informasi dan dugaan yang berkembang luar yang jumlahnya sampai ratusan ribu bahkan sampai tiga kontainer adalah tidak benar dan sudah dibantah dirjen," kata anggota Komisi II Agung Widyantoro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
