REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta, keresahan sosial politik Indonesia saat ini harus segera disikapi dengan cara tidak saling provokasi dan tidak saling propaganda oleh kepentingan kelompok. Jika hal itu terus terjadi, maka dikhawatirkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara kesatuan Indonesia (NKRI) akan goyah dan timbul rasa curiga.

''Ini masalah kesadaran pribadi dan juga kelompok untuk tidak saling memperkeruh keadaan. Negara ini dibentuk dari nilai-nilai Pancasila yang mengokohkan Indonesia menjadi tidak runtuh. Sehingga, menjadi negara yang lebih tangguh, dan patriotisme yang tinggi,'' ucap Zulkifli, dalam siaran persnya, Rabu (8/2).

Menurut Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, yang resah saat ini adalah masyarakat. Masyarakat yang sudah melek teknologi akan mencerna informasi seadanya tanpa tahu kebenarannya.

Akibatnya, sesama anggota masyarakat akan saling menyerang opini, saling menyudutkan kebijakan lama dan baru, dan juga saling mengklaim kebenaran. ''Ini yang harus disadari dampaknya. Tidak hanya negara, tapi individu dan kelompok juga yang dirugikan,'' ujar mantan Menteri Kehutanan ini.

Jika masalah itu terus terjadi, Zulkifli mengatakan, yang diuntungkan adalah opini media sosial yang tidak beraturan alias hoax. Karena orang yang berada di belakang keresahan media sosial itu, adalah mereka yang aspirasinya tersumbat. ''Mau demo, mereka (kalangan hoax) anggap tidak efektif menyampaikan aspirasinya,'' sebutnya.

Akhirnya, lanjut dia, kalangan hoax ini menyalurkan kegelisahannya dengan menggalang opini di media sosial. Saling sahut dan menyahut, dan akhirnya menjadi blunder. Agar tidak semakin blunder masalah opini dan lainnya, Zulkifli menyarankan semua kalangan berpikir jangka panjang untuk bangsa Indonesia. ''Kepercayaan, itu yang mestinya dikedepankan oleh semua kelompok. Jangan sampai dalam hati kecil masyarakat, justru kekalutan ini akan dijadikan bahan tertawaan yang membodohi bukan karena lucu,'' tegas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika