REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, mengkritisi langkah Polri yang mendata ulama di Jawa Timur. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak arif dilakukan oleh lembaga penegak hukum.
''Kira itu praktik yang sangat jauh dari tata cara kita berdemokrasi, kemunduran total, apa maksudnya?'' ucap Fadli, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/2).
Fadli menyatakan, rakyat saat ini sudah tidak bodoh. Sehingga, ia mempertanyakan apa yang diinginkan Polri dengan mengkategorisasi ulama. ''Ulama mana yang mau digalang, diperhatikan, diawasi, mana yang dianggap tidak besahabat. Ini cara kuno yang berbahaya,'' ujarnya.
Oleh karena itu, Fadli meminta polisi fokus saja menjalankan tugas-tugasnya. Jangan sampai, lanjut dia, polisi dianggap kurang kerjaan dengan melakukan pendataan ulama.
Bukan hanya itu, politikus Gerindra tersebut juga menyayangkan wacana sertifikasi dan standarisasi khatib. Ia menilai, cara seperti itu juga kemunduran yang cukup jauh.
''Itu situasi seperti Indonesia pascaperistiwa Tanjung Priok, rezim ini sedang bermain api dengan umat Islam. Ini kemunduran total,''' tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
