REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan peran perguruan tinggi sangat strategis sebagai pusat riset dan inovasi. PT, kata Puan, dapat berkontribusi dalam pembangunan perekonomian Indonesia yang berdaya saing.
"Peran perguruan tinggi sangat strategis, sebagai pusat riset dan inovasi, yang dapat berkontribusi dalam pembangunan perekonomian Indonesia yang berdaya saing," kata Menteri Puan pada Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2017 di Jakarta, Kamis (2/2).
Salah satu permasalahan dalam mengembangkan riset dan inovasi, baik melalui perguruan tinggi maupun melalui badan riset adalah masih terbatasnya alokasi anggaran untuk belanja riset. Berdasarkan data, anggaran riset Indonesia hanya sebesar 0,09 persen dari PDB Nasional. Sementara Malaysia sudah mencapai 0,39 persen, Vietnam 1,1 persen, Singapura bahkan mencapai 2 persen.
Sedangkan UNESCO merekomendasikan bahwa anggaran belanja riset suatu negara idealnya tidak kurang dari 2 persen dari PDB. Menko menjelaskan alokasi anggaran riset yang meski masih terbatas tersebut harus digunakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, pembangunan penelitian dan penerapan Iptek harus memiliki prioritas dan fokus, memiliki tahapan dan target yang jelas.
"Saya telah meminta kepada Menteri Ristekdikti agar menyusun rancangan tentang arah, strategi dan target pengembangan riset dan inovasi ke depan. Rancangan tersebut diharapkan dapat membantu kita dalam pengembangan riset yang efektif dan efisien," tegas Menko PMK.
Menko PMK mengungkapkan bahwa Rancangan Rencana Induk Riset Nasional (R.I.R.N) 2015-2045 telah disusun hingga tahapan akhir. Rancangan ini perlu segera difinalkan bersama seluruh pemangku kepentingan, dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan perundangan. Di samping itu, perlu juga diperkuat kemitraan antara Perguruan Tinggi, Lembaga/Badan Riset, dan Industri.
"Pemerintah akan turut menciptakan iklim yang kondusif dalam membangun kemitraan ini," tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika