REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah ada pihak yang menghalangi keinginan Presiden RI keenam sekaligus Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami juga membaca ada yang menghalang-halangi, sama sekali tidak ada. Semua tamu yang meminta waktu kepada Presiden Jokowi tentunya akan disampaikan oleh Sesneg atau Seskab kepada Presiden, karena mekanismenya seperti itu," kata Pramono usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Rabu (1/2).
Pramono mengatakan selama ini pihak mana pun yang ingin bertemu dengan Presiden, maka pihak yang bersangkutan harus mengajukan permintaan pertemuan tersebut.
"Apalagi Pak SBY ini kan pernah menjadi Presiden keenam, tentunya kalau memang beliau menginginkan untuk bertemu dengan Presiden dan ada permintaan. Nanti akan kami komunikasi kepada Presiden Jokowi," katanya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, SBY menyatakan ingin bertemu dan berbicara blak-blakan dengan Presiden Joko Widodo ihwal isu keterkaitannya dengan aksi damai umat Islam 4 November 2016, serta rencana pengeboman hingga makar.
"Sayang sekali saya belum punya kesempatan bertemu Presiden kita Bapak Jokowi. Kalau bisa bertemu saya mau bicara dengan beliau blak-blakan, siapa yang melaporkan kepada beliau info intelijen yang menuduh saya mendanai aksi damai 4/11, mengaitkan saya dengan rencana pengeboman Istana Negara dan urusan makar," kata SBY.
Menurut SBY, alangkah bagusnya jika dirinya bisa bertemu dengan Presiden Jokowi agar terdapat penjelasan terkait hal-hal yang benar dan tidak benar.
"Ada tiga sumber yang memberi tahu saya, bahwa beliau (Jokowi) juga ingin bertemu saya tapi dilarang dua-tiga orang di sekeliling beliau. Dalam hati saya hebat juga bisa melarang Presiden bertemu sahabatnya yang juga mantan Presiden," ujar SBY.