REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berpijak pada prinsip kedaulatan negara, pelestarian lingkungan, dan yang paling penting mewujudkan keadilan sosial. Karena itu, pemerintah harus tegas berpihak pada nelayan, pembudidaya ikan, sampai petambak garam. "Semuanya harus sejahtera," ucap Zulkifli, saat menjadi Pembicara di Workshop Nasional Pro Kontra Pembangunan Perikanan Kelautan yang dilaksanakan Masyarakat Perikanan Indonesia (MPI), di Hotel Bidakara Jakarta,  Senin (30/1).

Sebagai Ketua MPR, Zulkifli merasa perlu memberikan perhatian khusus. Sebab, jangan sampai pembangunan di sektor perikanan dan kelautan justru memperlebar kesenjangan. Ia mencontohkan, pengkaplingan tambak -tambak udang yang luasnya ribuan hektar, hanya dikuasai oleh segelintir orang. "Ini bisa menimbulkan kesejangan yang semakin parah," ujarnya.

Namun, dia menegaskan, kesenjangan sosial ekonomi di bidang perikanan dan kelautan adalah proses panjang kesalahan di masa lalu. Sehingga, tidak tepat kalau sepenuhnya ditimpakan pada pemerintahan Jokowi-JK.

Zulkifli juga mengapresiasi kinerja Kementerian Perikanan dan Kelautan yang memberikan optimisme perbaikan. "Tapi program seperti penggantian alat penangkapan yang terlarang seperti Cantrang dan asuransi nelayan harus lebih dipercepat distribusinya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika