REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengkaji usulan agar desa wisata dikenakan retribusi. Hal itu sebagai upaya pengumpulan tambahan anggaran pembangunan infrastruktur mulai dari jalan hingga fasilitas umum.
Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Ekonomi Kreatif Bidang Pemberdayaan Pariwisata Dispar Kulon Progo Kuat Tri Utama di Kulon Progo, Minggu, mengatakan Dispar sedang melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan (DPPKA) terkait upah pungut yang belum masuk anggaran. "Pada 2012, objek wisata Tritus, Kedung Pedut, dan Taman Sungai Modal pengelolaannya akan dikerjasamakan dengan pemerintah kabupaten. Saat ini, sedang kami pelajari mekanisme pelaksanaannya," kata Kuat.
Ia mengatakan kerja sama pengelolaan desa wisata ini masuk dalam pengembangan wisata kawasan Bukit Menoreh. Pada 2017, Dispar sudah menggap wisata bagian utara untuk percepatan Bedah Menoreh. "Kami tidak ingin Bedah Menoreh berhenti di tengah jalan. Kami berharap Bukit Menoreh sebagai wisata alternatif," katanya.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kulon Progo Hamam Cahyadi meminta pemerintah setempat segera menyerahkan rencana induk Bedah Menoreh. Hamam di Kulon Progo, Selasa, mengatakan pada 2017, diusulkan review Peraturan Daerah tengang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). "Pada perubahan Perda RTRW, Bedah Menoreh menjadi salah satu faktor signifikan dalam penataan ruang di Kulon Progo. Untuk itu, kami minta pemkab dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang harus segera menyerahkan rencana induk Bedah Menoreh," kata Hamam.
Ia mengatakan Bedah Menoreh tidak lepas dari dorongan percepatan pemerintah pusat mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, di mana kawasan Bukit Menoreh di Kulon Progo menjadi kawasan penyangga. Ia menilai Pemkab Kulon Progo terkesan lamban dalam mensikapi program nasional tersebut.
Ia berharap Kulon Progo tidak ketinggalan momen besar percepatan pengembangan kawasan secara nasional. "Pemkab segera responsif dan cepat menangkap program pusat. Kami minta program Bedah Menoreh selesai pada masa Pemerintahan Jokowi. Jangan sampai rencana Bedah Menoreh sebagai penyangga KSPN Borobudur sebatas wacana," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika