Ahad 29 Jan 2017 06:57 WIB

Emil Upayakan Perpres Metro Kapsul Kota Bandung Segera Diterbitkan

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Bayu Hermawan
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memberi sambutan saat peresmian Flyover Antapani, Jalan Jakarta, Kota Bandung, Selasa (24/1).
Foto: Mahmud Muhyidin
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memberi sambutan saat peresmian Flyover Antapani, Jalan Jakarta, Kota Bandung, Selasa (24/1).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot Bandung) tengah menunggu terbitnya peraturan presiden (Perpres) yang menunjuk PT Pembangunan Perumahan (PP) untuk melaksanakan proyek pembangunan Metro Kapsul di Kota Bandung. Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil mengatakan, ia mengupayakan agar Perpres tersebut bisa hadir dalam waktu dekat ini.

Ia mengatakan dalam konteks peraturan perundangan, presiden bisa mengeluarkan Perpres untuk menunjuk BUMN mengerjakan proyek-proyek yang sifatnya pilot project. Proses penunjukkan tersebut pernah dilakukan Presiden saat akan melaksanakan pembangunan Light Rapid Transit (LRT) di Palembang.

"Dengan pola yang sama, saya sedang mengupayakan minggu-minggu ini keluar Perpres yang menunjuk PP sebagai pilot project LRT Metro Kapsul," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Sabtu (29/1).

Menurut Emil, Metro Kapsul di Kota Bandung rencananya akan dibangun sepanjang 6 km yang dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama, akan dibangun lintasan sejauh 3 km dari Stasiun Bandung menuju Dalem Kaum. Tahap kedua, lintasan 3 km akan dikonstruksi hingga ke Tegalega dan kembali ke Stasiun Bandung. Pembangunan rel, akan dilaksanakan di atas jalan setinggi minimal 7 meter dan maksimal 10 meter.

"Kalau ini nggak ada halangan, berarti menurut janji dari PP-nya, bulan Maret-April sudah bisa memulai ground breaking," katanya, seraya mengatakan untuk tiga kilometer pertamanya selesai di bulan Desember.

Dikatakan Emil, proyek konstruksi senilai sekitar Rp1 triliun itu dibiayai melalui tiga sumber pendanaan. Yakni, anggarannya setengahnya dari PP sendiri dan setengahnya patungan dari Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi.

"Anggarannya, sedikit dari Pemkot," ucapnya.

Biaya tersebut, kata dia, tergolong murah untuk ukuran proyek monorail. Ia membandingkan dengan harga standar monorail yang nilainya jauh lebih mahal.

"Itu termasuk sangat murah. Berarti kan per kilometernya hanya sekitar Rp150 miliar dibandingkan dengan Monorail yang hampir Rp500 miliar per kilometer," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement