REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta tidak lama lagi akan digelar. Masing-masing pasangan calon (paslon) tengah giat berkampanye untuk meraih simpati warga DKI Jakarta.

Dana kampanye paslon cagub dan cawagub selama ini menjadi salah satu isu krusial yang terus mendapat sorotan dari publik. Ada paslon yang jujur soal dana kampanye, namun ada yang tidak terbuka.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas berharap, para paslon bisa jujur dalam menyampaikan hal apapun ke publik. Dia mengatakan kejujuran adalah sikap dan sifat yang harus dimiliki seseorang bila ingin sukses baik dalam hidup di dunia maupun untuk hidup di akhirat. Begitu juga dalam kehidupan berpolitik.

"Karena dengan adanya kejujuran tersebut, dia akan bisa mendapatkan kepercayaan dari konstituennya sehingga kepemimpinannya akan langgeng, karena akan mendapatkan dukungan yang tulus dari masyarakat yang dipimpinnya," kata Anwar, kemarin.

Karenanya, dia mengingatkan, jika tidak berbuat jujur, maka akan mudah tak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. "Kalau ada yang melakukan tindak ketidakjujuran, yang bersangkutan telah melakukan tindak yang tak terpuji dan ini jelas tidak baik, terlebih bagi masyarakat dan rakyat yang dipimpinnya," ujar Anwar.

Saat ditegaskan, apakah memang ada fatwa MUI soal politik uang? Dia menuturkan bahwa MUI sudah memiliki fatwa terkait politik uang tersebut. "Itu sudah ada lama. Di era kepemimpinan Pak Din Syamsuddin, saat menjadi Ketua MUI," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika