REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yakin Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang saat ini jumlahnya telah lebih dari 22 ribu unit mampu menggerakkan perekonomian di pedesaan. Ini karena BUMDes yang dikelola profesional dengan mudah dapat mencetak keuntungan hingga Rp 100 juta per bulan.
"BUMDes di Klaten, misalnya bisa menghasilkan Rp 6,5 miliar per tahun karena profesionalitas pengurusnya. Kami juga bekerjasama dengan IPMI International Business School dalam peningkatan sumber daya manusia supaya lebih profesional," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Eko Putro Sandjojo dalam acara 'Sarasehan BUMDesa: Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan' di Kampus IPMI, Jakarta, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (23/1).
Menteri Eko menambahkan, untuk meningkatkan status perkembangan desa, diperlukan banyak intervensi baik dari segi sosial, ekonomi, maupun ekologi. Program Satu Desa Satu Usaha atau One Village One Corporate menjadi salah satu alternatif metode yang sedang dikembangkan oleh Kementerian PDTT dan IPMI. Dua Desa dipilih sebagai percontohan pendampingan yaitu desa Sukamenak, Banten, dan desa Selopamioro, Yogyakarta. Menurut Indeks Desa Membangun (IDM), Sukamenak tergolong dalam status desa Tertinggal, sedangkan Selopamioro termasuk desa maju.
Sementara itu Executive Director & CEO IPMI International Business School Jimmy Gani mengatakan pendampingan di desa tertinggal difokuskan pada perbaikan standar mutu pelayanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk desa maju, pendampingan dilakukan dalam bentuk pengembangan ekonomi desa dengan konsep Satu Desa Satu Usaha atau One Village One Corporate.
"Program Satu Desa Satu Usaha dibangun atas enam hipotesis yakni tersedianya bahan baku sumber daya alam di desa sebagai bahan baku dan produk, tersedianya SDM desa untuk menjalankan aktivitas ekonomi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika