REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan yang lebih besar pada tahun ini. Menurut laporan dari BMKG, pada 2017 ini, cuaca di Indonesia lebih kering daripada tahun sebelumnya, sehingga ancaman terjadinya kembali kebakaran hutan dan lahan pun lebih besar.
"Saya Ingatkan bahwa sekali ini masih bulan Januari tetapi sudah mulai kelihatan, keringnya sudah mulai kelihatan. Oleh sebab itu, jangan sampai lengah. Tadi sudah sampaikan bahwa BMKG memprediksi tahun 2017 ini lebih kering dari tahun 2016 jadi kita semuanya hati-hati, hati-hati," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/1).
Karena itu, Jokowi menyampaikan perlu dilakukan tindakan pencegahan sejak dini untuk menghindari terjadinya kembali kebakaran hutan dan lahan. Langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan tersebut yakni, pertama, Jokowi meminta agar penetapan siaga darurat dilakukan sejak dini, sejak ditemukannya titik api.
Sebab, selama ini lamanya prosedur membuat upaya pemerintah untuk memadamkan api menjadi terlambat. Penguatan sistem deteksi dini di daerah-daerah rawan kebakaran pun juga perlu dilakukan.
Selain itu, ia juga meminta agar pembangunan sekat kanal serta sumur bor dilanjutkan kembali. Hal ini, kata Jokowi, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga perusahaan swasta pemilik lahan.
Kedua, Jokowi meminta agar terdapat posko pengendalian kebakaran baik di tingkat kecamatan maupun desa. Menurut dia, masyarakat di sekitar juga perlu dilibatkan dalam mengantisipasi kebakaran. Ketiga, yakni pengecekan kesiapan dan kesiagaan alat-alat dalam operasi pemadaman api.
"Mengecek kesiapan, mengecek kesiagaan untuk melakukan operasi udara, patroli udara, hujan buatan, water bombing harus segera cepat dari awal. Sehingga begitu ada indikasi begitu ada tanda-tanda muncul spot segera putuskan apakah perlu rekayasa cuaca, apakah perlu water bombing," ucapnya.
Keempat, penegakan hukum terhadap para pelaku perusak hutan dan lahan. Presiden meminta aparat penegak hukum agar bersikap tegas dalam menangani kasus kebakaran hutan. Bahkan, Jokowi juga menginstruksikan agar perusahaan yang terlibat kasus kebakaran hutan tak lagi mendapatkan peringatan, namun pencabutan izin usaha perusahaan.
"Tahun ini gak usah pakai peringatan. Bekukan, ya bekukan, cabut ya cabut, sudah," ucap Jokowi.
Dan upaya terakhir yakni terus memperbaiki tata kelola lahan, terutama yang terkait dengan lahan masyarakat dan konsesi swasta. Jokowi juga meminta adanya penguatan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan juga Polri dalam merencanakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika