REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar seluruh pihak bersiap siaga mengatasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kesiapan, termasuk dalam melaksanakan operasi dan patroli udara, melakukan hujan buatan, dan water bombing.
"Mengecek kesiapan, mengecek kesiagaan untuk melakukan operasi udara, patroli udara, hujan buatan, water bombing harus segera cepat dari awal," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/1).
Menurut Jokowi, dalam menangani munculnya titik api ataupun kebakaran hutan dan lahan haruslah cepat. Pemerintah, kata dia, harus segera mengambil keputusan dan cepat bertindak tanpa menunggu adanya api yang lebih besar.
"Sehingga begitu ada indikasi ada tanda-tanda muncul spot segera putuskan apakah perlu rekayasa cuaca, apakah perlu water bombing. Segera putuskan dan segera cepat," kata dia.
Keterlambatan dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan, Jokowi meklanjutkan, biasanya disebabkan oleh masalah prosedur. Karena itu, ia juga meminta agar kepala daerah segera mengeluarkan surat tanggap darurat begitu titik api terdeteksi. Ia menyampaikan antisipasi sejak dini ini perlu dilakukan untuk meminimalisir angka kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan.
Sebab, menurut Jokowi, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2015 saja telah menyebabkan kerugian hingga Rp 220 triliun. Selain itu, Jokowi juga meminta agar dilakukan perbaikan tata kelola lahan, terutama yang terkait dengan lahan masyarakat dan konsesi swasta.
Kerja sama dan sinergi antar instansi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun TNI dan Polri harus diperkuat. Sehingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat segera dilakukan. Dibandingkan dengan 2015, Jokowi menyampaikan luas lahan yang terbakar pada 2016 pun tercatat berkurang hingga 83 persen.
Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2015 disebutnya menyebabkan kerugian dan dampak yang cukup besar. Bahkan menurutnya, jumlah kerugian mencapai Rp 220 triliun.
"2015 kita mengalami kerugian kalau dihitung-hitung dampak karena urusan pembatalan penerbangan, dampak karena perkantoran yang libur, dampak karena aktivitas ekonomi yang berhenti mencapai angka yang tidak sedikit kurang lebih Rp 220 triliun," kata Jokowi.
Belum lagi dampak gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar dan juga hilangnya habitat keragaman hayati. Dampak dari kebakaran hutan yang mencapai 2,6 juta hektare tersebut, Jokowi mengatakan, tak dapat dihitung secara ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
