REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pemerintah Kota Tangerang, Banten mengusulkan untuk pembangunan jalur lambat (frontage) sejajar dengan jalan Tol Kunciran-Bandara yang akan dibangun setelah pembebasan lahan selesai.
Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin di Tangerang, Jumat (20/1), mengatakan tujuan adanya jalur lambat tersebut untuk mengurangi kepadatan arus lalu-lintas dan memberikan kemudahan akses khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar tol. "Jadi kami minta diakomodir karena jalur ini juga sebagai akses masuk menuju ke perumahan, pusat bisnis, industri, yang turut menjadi daya tarik bagi warga pemilik tanah untuk kemudian mau melepasnya untuk proyek tol," kata Sachrudin.
Kemudian, Pemkot Tangerang pun mengusulkan kepada PT Jasamarga Kunciran Bandara (JKC) untuk mendahulukan pembangunan di seksi IV yaitu wilayah Jurumudi dan Benda. Hal ini agar kepadatan lalu-lintas bisa berkurang yang sebagian besar disebabkan oleh arus kendaraan yang menuju Bandara Soekarno Hatta akibat pintu M1 ditutup.
Sachrudin menginginkan, dengan adanya pembangunan jalan tol dan jalur lambat bisa turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Ke depannya, akan banyak tumbuh ekonomi baru dengan adanya jalan ini karena kemudahan akses dan lalu lintas," ujarnya.
Alviandra dari PT Jasamarga Kunciran Bandara (JKC) mengatakan, proyek Tol Bandara-Batuceper-Kunciran akan menggunakan 2.497 bidang tanah dengan luas total lahan yakni 1226,965 meter persegi yang mesti dibebaskan. Realisasi pembayaran tanah hingga 13 Januari 2017 yakni mencapai 23,06 persen atau 282,896 meter persegi.
Rinciannya yakni untuk seksi I meliputi wilayah Kunciran, Pakojan, Cipete. Seksi II yakni Cipete, Poris Plawad Indah, Buaran Indah, Tanah Tinggi. Seksi III meliputi Tanah Tinggi, Batusari, Batujaya, Belndung, Pajang, Jurumudi dan Seksi IV yaitu Jurumudi dan Benda. Tol ini akan akan melintasi 12 kelurahan di lima kecamatan di Kota Tangerang.
"Dari realisasi yang ada saat ini, pembangunan konstruksi akan mulai dilaksanakan pada bulan Maret," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika