REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017 dinilai belum menyentuh fundamental tantangan dan permasalahan ekonomi. Bagi pelaku usaha, visi dan misi yang disampaikan pasangan calon pada acara debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta beberapa waktu lalu belum memuaskan, masih bersifat teoritis belum menyentuh akar permasalahan.
"Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan moderator seharusnya sudah mengarah kepada permasalahan teknis buka lagi retorika atau wacana sehingga masyarakat dapat langsung memahami langkah atau kebijakan yang diambil ketika dipercaya memimpin Kota Jakarta," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang, Ahad (15/1).
Seharusnya, kata dia, dalam acara debat dimunculkan pertanyaan terkait langkah strategi yang dapat para cagub dan cawagub lakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta. Pasalnya menurut Sarman, pertanyaan ini sangat mendasar dijadikan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana pasangan calon memahami permasalahan perekonomian Jakarta saat ini.
Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan I 2016 5,62 persen, triwulan II 5,86 persen, dan triwulan III turun menjadi 5,75 persen. Tidak jauh berbeda dengan angka pertumbuhan 2015. Dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Jakarta tidak pernah lagi menembus angka 6 persen.
Sarman mengatakan KPUD DKI Jakarta dalam menyusun materi pertanyaan harus lebih cermat dan dalam menyusun materi debat. "Jangan hanya melibatkan pengamat dan perguruan tinggi tapi libatkan juga para pelaku usaha yang sehari-hari dapat merasakan tantangan dan permasalahan yang dihadapi," kata dia.
Jakarta adalah kota jasa, hampir 60 persen pendapat asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang melibatkan pelaku usaha. Sebagai kota jasa, Jakarta dinilai membutuh kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha yang mendorong kreativitas para pelaku usaha untuk berkembang bukan ruang geraknya dibatasi atau dihambat.
"Dalam debat kita tidak mendengar apa yang harus dilakukan untuk menggerakkan 1,2 juta usaha yang ada di Jakarta yang merupakan aset besar Pemda DKI Jakarta untuk menggerakan pembangunan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
