REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti politik Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap, menyayangkan klaim yang dilakukan oleh Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dalam debat kandidat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI, Jumat (13/1) kemarin.

"Ahok klaim, mereka punya  program terukur. Mereka mengesankan seakan program Paslon lain tidak terukur," kata Muchtar, Sabtu (14/1).

Padahal, program yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI akan tampak jika nanti  sudah terpilih. "Pasti semua terukur, ada target diharapkan dengan data kuantitatif, ada volume dan satuan," ucapnya.

Kemudian, sambung Muchtar, klaim pejawat itu ihwal empat penghargaan terkait IPM (Indeks Pembangunan Manusia) masih belum bisa dibuktikan kebenaran faktualnya. Sebab, Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufiq yang memiliki  data  urusan pembangunan manusia bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan rakyat DKI itu pernah menyoalkan tentang manipulasi data IPM Ahok.

Muchtar memaparkan, pada era sebelum Ahok sejak 2007 hingga 2010, IPM DKI meningkat terus dari 76,59 (2007) menjadi 77,03 (2008), 77,36 (2009) dan 77,60 (2010). Selanjutnya 77,97 (2011) dan 78,33 (2012) dan 78,59 (2013).   Target IPM DKI di era Ahok, yakni 78,55  (2014), 78,80 (2015), 79,10 (2016), 79,60 (2017). Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD yakni 79,60.

Sebagaimana ditunjukkan, target IPM era Ahok tahun 2014 adalah 78,55. Data, fakta dan angka menunjukkan Ahok hanya mampu mencapai IPM 78, 39. Masih di bawah target.

"Laporan Pertanggungjawab Ahok disampaikan ke DPRD DKI tahun 2016, tidak terdapat data IPM 2015. Ahok 'memanipulasi' data 2014 dijadikan data pertanggungjawaban indikator IPM untuk tahun 2015," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika