REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Koalisi Pilkada Bersih menemukan setidaknya 12 calon kepala daerah di 11 daerah berasal dari dinasti politik. Mereka akan mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017.
"Fenomena politik dinasti akan terjadi dalam Pilkada serentak pada 15 Februari 2017. Sebanyak 12 calon kepala daerah di 11 daerah diketahui, berasal dari dinasti politik yang telah terbangun di daerahnya masing-masing," kata Almas Sjafrina dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (14/1).
Ke-12 calon pemimpin daerah itu adalah Andika Hazrumy (cawabug Banten), Hana Hasanah Fadel (cagub Gorontalo), Dodi Reza Alex Noerdin (calon bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan), Adam Ishak (cawabup Mesuji, Lampung), Parosil Mabsus (cabup Lampung Barat). Selanjutnya Atty Suharti (calon wali kota Cimahi, Jawa Barat), Siti Rahma (calon bupati Pringsewu, Lampung), Dewanti Rumpoko (calon wali kota Batu, Jawa Timur), Karolin Margret Natasa (calon bupati Landak, Kalimantan Barat), Noormiliyani A. S. (calon bupati Barito Kuala, Kalimantan Selantan). Kemudian Rahmadian Noor (calon wakil bupati Barito Kuala) dan Tuasikal Abua (calon bupati Maluku Tengah).
Daerah yang juga kental politik dinasti adalah Banten. Menurut Husnul Khotimah dari Kelompok Diskusi Demokrasi Digital Indonesia (KoD3 Indonesia) isu yang paling banyak dibicarakan di Pilkada Banten adalah soal korupsi dan dinasti.
"Pembicaraan mengenai adanya cagub Banten yang dibidik KPK menempati posisi paling menarik perhatian netizen. Dan dari pengamatan kami, isu ini cukup merugikan pihak Rano Karno," kata dia.
Isu-isu yang muncul dan dicerna oleh pemilih bisa berpengaruh serta dapat mengubah dukungan mereka pada paslon yang ada. Ia berkata, pelaksanaan Pilkada Banten saat ini lebih seru dari pilkada Banten lima tahun yang lalu. Hanya saja, kata dia, Pilkada Banten tenggelam oleh ingar bingarnya pilkada tetangga sebelah.
"Dilihat dari banyaknya perbincangan di sosial media, pilkada Banten ini menempati urutan kedua dalam hal pembicaraan oleh netizen," kata Husnul
Octarina Soebardjo dari Lembaga Survei Stratak Indonesia (Stratakindo) menjelaskan isu Rano menerima aliran dana dari Wawan cukup menggerus tingkat kepercayaan publik. Elektabilitasnya melorot dari waktu ke waktu.
Octa berkata, jika semua lembaga yang melakukan survei berkala di Pilkada Banten mengumunkan secara jantan hasil surveinya kepada publik, kurva menurunnya elektabilitas ini akan terungkap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
