REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Setelah Pemerintah Kota Lubuklinggau mendapat bantuan truk sampah atau truk compactor persampahan, kali ini giliran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat bantuan tiga unit truk serupa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR).
Bantuan tiga unit truk sampah tersebut diserahkan Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya PUPR Dodi Kris Pratmadi kepada Gubernur Sumsel H Alex Noerdin di halaman kantor Gubernur Sumsel, Selasa (10/1).
Atas bantuan pemerintah tersebut, Gubernur Sumsel Alex Noerdin menyampaikan terima kasih. “Mobil ini akan beroperasi di kawasan Jakabaring dengan enam pengemudi yang akan membawa truk tercanggih di kelasnya saat ini,” ujarnya.
Selanjutnya menurut Alex Noerdin, jika sudah selesai di Jakabaring, truk ini akan digunakan di Kota Palembang. “Sumatera Selatan sudah mendapat bantuan antara lain publik toilet sebanyak 30 unit. Publik toilet itu fasilitasnya berstandar Internasional, bahkan sudah tersebar di setiap venue-venue olahraga yang ada komplek Jakabaring Sport City,” kata dia.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumsel Basyarudin Akhmad, mobil compactor persampahan ini merupakan bantuan awal dari Kementrian PUPR RI untuk Sumsel selaku tuan rumah Asian Games 2018.
Basyarudin menjelaskan, ketersediaan sanitasi dan pengelolaan sampah terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel khusunya dalam rangka mensukseskan Asian Games 2018 di Palembang.
Sementara itu menurut Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya PUPR Dodi Kris Pratmadi, layanan dan penyedian sanitasi yang layak, merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat.
“Untuk pelaksanaan Asian Games, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya, hari ini menyerahkan tiga unit mobil ini untuk mendukung Asian Games 2018,” katanya.
Menurut Dodi Kris, secara nasional pelayanan sanitasi baru mencapai sekitar 86,7 persen dan pengelolaan limbah sekitar 62 persen. Menurutnya, Pemerintah Pusat telah mencanangkan memperbanyak dan mempermudah akses layanan kepada masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika