REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan bahwa PKS tetap berada di luar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Hal itu disampaikan Jazuli mengingat berkembangnya informasi akhir-akhir ini bahwa ada tawaran kursi kabinet kepada PKS.
Menanggapi isu ini, Jazuli Juwaini mengatakan bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. Meskipun demikian Jazuli berharap agar reshuffle kabinet tidak dilakukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, tapi menimbang profesionalisme dan kinerja.
"Presiden sendiri yang menekankan di awal dia terpilih bahwa penentuan kursi menteri bukan bagi-bagi kekuasaan, tapi berdasarkan kapasitas dan kemampuan. Reshuffle pun semestinya begitu dasarnya profesionalitas dan evaluasi kinerja," kata Jazuli.
Jazuli pun mengingatkan Presiden Jokowi hendaknya jika ingin melakukan reshuffle harus juga mempertimbangkan batasan waktu yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja pemerintahan. Menurut dia, apabila bongkar pasang terus terjadi, maka dikhawatirkan mengganggu fokus kerja, sementara tantangan pemerintahan kian kompleks.
"Saya khawatir kementerian menjadi tidak produktif, tidak maksimal mengahasilkan sesuatu dalam lima tahun ini, dan bisa jadi janji Nawa Cita Presiden Jokowi hanya sebuah mimpi yang tidak terealisir," kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Banten Raya ini. Sikap PKS yang tetap berada di luar pemerintahan ini sesuai dengan keputusan Ketua Majelis Syuro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
