Jumat 02 Oct 2026 14:07 WIB

Soal Perombakan Kabinet, Pakar UGM: Publik Menunggu Gebrakan Baru

Perombakan kabinet semestinya menjadi instrumen untuk perbaiki kebijakan publik.

Sejumlah pejabat mengikuti pelantikan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Susunan Kabinet Merah Putih dan jajaran pimpinan lembaga negara kembali mengalami perombakan. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri, pejabat setingkat menteri, dan kepala badan, di antaranya Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sugiono yang bergeser dari Menteri Luar Negeri menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Foto: Republika/Prayogi
Sejumlah pejabat mengikuti pelantikan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Susunan Kabinet Merah Putih dan jajaran pimpinan lembaga negara kembali mengalami perombakan. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri, pejabat setingkat menteri, dan kepala badan, di antaranya Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sugiono yang bergeser dari Menteri Luar Negeri menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito menilai perombakan kabinet (reshuffle) oleh Presiden seharusnya tidak sekadar menata posisi pejabat. Perombakan harus mampu menjawab persoalan riil dan harapan masyarakat.

“Kalau presiden melakukan reshuffle, tentu harus tidak hanya sekadar bicara tentang penataan orang, tetapi lebih dari sekadar itu menghubungkan antara problem dan harapan publik,” kata Arie Sujito di Yogyakarta, Jumat.

Baca Juga

Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni itu mencermati perombakan kabinet belakangan ini belum memberikan sinyal atau lompatan besar yang mampu menjawab tuntutan maupun kekhawatiran masyarakat luas.

Menurut dia, publik masih memantau efektivitas perombakan sejumlah posisi menteri maupun pejabat tinggi negara, termasuk pergantian Kapolri dan pergeseran di jajaran kementerian.

“Orang berspekulasi apakah ada tanda-tanda bersih-bersih dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita lihat adalah apakah ada gebrakan baru, serta apakah 'reshuffle' ini terhubung dengan problem yang menjadi tuntutan publik selama ini,” ujar Arie.

sumber : Antara
Berita Lainnya

Rekomendasi