REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerapan sistem proporsional terbuka (baca: penetapan calon anggota terpilih berdasar suara terbanyak) menyebabkan pemilu mahal. Selain itu, sistem ini juga hanya menghasilkan investor-investor politik.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, penerapan sistem proporsional terbuka membuat tren munculnya pengusaha merangkap politikus. "Ini yang namanya dwifungsi -pengusaha sekaligus politikus-. Bahkan cenderung politik itu diambil jadi trifungsi, yaitu pengusaha-politikus-pemilik media. Sehingga mereka bisa memainkan agenda-agenda politiknya," kata Hasto saat bertemu dengan Republika.co.id, pekan lalu.
Hal yang membuat pengusaha ataupun para pemilik modal tertarik menjadi politisi adalah memudahkan memainkan agenda-agendanya. Dia menjelaskan, kekuasaan dianggap sebagai alat mobilisasi kekuasaan dan untuk mendapatkan sumber daya ekonomi. "Itu dianggap sebagai jalan tercepat. Itu sebabnya mereka berlomba-lomba meraih suara," kata Hasto.
Hasto mengambil contoh Amerika. Dia mengatakan, presiden terpilih di Amerika Serikat juga sering kali tidak bisa menjalankan agenda politik luar negeri, misal terhadap Palestina.
"Ini karena lobies-lobies membiayai kampanye yang sangat mahal itu. Sehingga mereka terikat. Di Amerika dilegalkan di dalam organisasi Public Accounts Committee (PIC). PIC-PIC ini yang mengumpulkan dana yang menentukan arah kebijakan politik di Amerika. Masa kita mau mengikuti itu?" kata Hasto.
Para pendiri bangsa, kata Hasto, telah merumuskan dengan baik bahwa Indonesia menerapkan demokrasi perwakilan. "Musyawarah untuk mufakat dipimpin hikmat kebijaksanaan. Dan partai tidak mungkin mencalonkan orang sembarangan, karena itu sama saja bunuh diri."
Hasto mengatakan, peserta pemilu adalah partai politik. Sehingga PDIP melihat parpol berdaulat dalam menetapkan calon anggota legislatifnya, dengan menerapkan sistem proporsional tertutup.
Dengan proporsional tertutup maka partai bertanggung jawab menyiapkan calon anggota legislatif. "Tapi nanti dalam UU diatur bagaimana cara partai menyiapkan calon ini, melalui sekolah partai."