REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah membentuk Badan Siber Nasional (Basinas) terkait dengan fenomena berita palsu di dunia maya diminta agar efektif dan tidak membebani keuangan negara. Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan, rencana pemerintah membentuk Badan Siber Nasional mesti dikonsep secara komprehensif, dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia.
"Jika memang pemerintah memiliki tekad membentuk Badan Siber Nasional, silakan saja. Cuma saya mengingatkan agar badan baru itu tidak membebani keuangan negara, apalagi dengan menambah utang baru," ujar Anang di Jakarta, Sabtu (7/1).
Menurut Anang, badan baru yang akan dibentuk pemerintah dapat memanfaatkan infrastuktur yang sudah ada, seperti program internet sehat yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Apalagi, lanjut politisi PAN ini, badan tersebut terdiri dari beberapa lembaga yang sudah tersedia, seperti Lembaga Sandi Negara dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Jadi semangatnya harus benar-benar efisien. Apalagi Presiden sejak awal memiliki komitmen untuk menghapus lembaga non struktural (LNS)," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menyetujui pembentukan Badan Siber Nasional (Basinas). Basinas tersebut ditargetkan terbentuk bulan Januari ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
