REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempeti es kan dugaan kasus korupsi dari Pemprov DKI Jakarta. Termasuk, yang memiliki keterkaitan dengan gubernur non aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menurut Adhie yang mantan juru bicara kepresidenan di era Abdurrahman Wahid itu, ada beberapa dugaan kasus korupsi Pemprov DKI yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan Ahok. Di antarnya, kasus RS Sumber Waras, pembelian tanah di Cengkareng, korupsi proyek reklamasi, hingga kasus taman BMW.
“KPK harus bangun, bergerak dan menerjang. Buka brankas di gudang. Keluarkan berkas-berkas korupsi yang melibatkan Gubernur DKI non-aktif itu,” kata Adhie melalui siaran persnya yang diterima Republika.co.id, Selasa (4/1).
Menurut Adhie, sikap KPK untuk kembali mengembangkan kasus-kasus itu juga untuk menurunkan tensi politik nasional yang terus meningkat. Terutama, terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.
Sebab, Adhie menerangkan, pascaaksi bela Islam beberapa waktu lalu, dunia internasional seolah berpandangan bahwa umat Islam Indonesia yang mayoritas melakukan tekanan politik untuk menyingkirkan Ahok, pejabat (gubernur DKI) karena berasal dari etnis dan agama minoritas.
“Padahal faktanya, aksi akbar umat Islam itu hanya menginginkan agar hukum benar-benar ditegakkan secara proporsional. Umat Islam melakukan aksi karena tahu selama ini Ahok seperti kebal hukum. Indikasinya, berbagai skandal korupsi yang melibatkan namanya seperti tak tersentuh,” kata Adhie.
Jika KPK bekerja maksimal dalam mengusut dugaan kasus korupsi di Pemprov DKI tersebut, Adhie menjelaskan bisa menyelamatkan pandangan internasional terhadap Indonesia.
Seperti diketahui, nama Ahok kerap disangkut pautkan dalam kasus korupsi. Beberapa ada yang dilaporkan ke KPK seperti kasus RS Sumber Waras dan Taman BMW. Dan, ada juga massa yang mendesek KPK mengungkap keterlibatan Ahok dalam kasus suap reklamasi.
Namun, KPK sebatas memeriksa Ahok sebagai saksi dalam penyidikan dan menghadirkannya juga sebagai saksi di persidangan. Atas hal itu, KPK pernah dikritik oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian karena Polri lebih cepat menindaklanjuti laporan kasus hukum Ahok dibanding KPK.
Atas laporan dan kerapnya Ahok dikaitkan dalam kasus korupsi, Ahok selalu membantah. Bahkan dia menyebut sudah biasa dilaporkan ke penegak hukum.
Misalnya ketika KPK menyatakan bahwa laporan pembelian RS Sumber Waras bebas dari dugaan korupsi, Ahok menyambut baik putusan KPK itu."Saya berterima kasih, berarti KPK bekerja secara profesional,” kata Basuki di Balai Kota, Selasa ini. “Saya enggak punya salah kok,” kata Ahok waktu itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika