REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR belum menerima penjelasan dari TNI terkait keputusan institusi itu menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force yang informasinya sudah beredar luas di masyarakat.
"Kami belum menerima penjelasan yang jelas mengenai penghentian sementara kerja sama TNI dengan Australia. Mudah-mudahan Panglima TNI bisa memberikan penjelasannya dalam waktu dekat ini," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz di Jakarta, Rabu (4/1).
Dia mengatakan setiap penghentian kerja sama pasti membawa dampak besar dan ketidaknyamanan bagi kedua negara. Karena itu dirinya menekankan apabila keputusan TNI itu benar, alasannya harus tepat.
"Kalau alasannya tepat, Komisi I DPR akan mendukung," ujarnya.
Dia mengatakan selaku Pimpinan Komisi I DPR belum menerima informasi resmi terkait keputusan TNI itu kecuali pemberitaan dari media massa. Politikus Partai Golkar itu meminta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjelaskan hal itu karena menyangkut sensitivitas hubungan dua negara.
"Informasi terkait ini masih simpang siur, saya belum dapat informasi resmi kecuali dari media massa. Panglima TNI perlu menjelaskan, karena ini menyangkut sensitivitas hubungan kedua negara," katanya.
Sebelumnya, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia. Selama ini kerja sama bidang pertahanan antarkedua negara dinilai tidak menguntungkan Indonesia.
"Iya betul menghentikan sementara, bukan memutuskan kerja sama," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Wuryanto di Jakarta, Rabu (4/1).
Wuryanto mengatakan TNI memutuskan penundaan kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) setelah melakukan evaluasi yaitu ada hal teknis yang dianggap tidak menguntungkan TNI.
Dia menjelaskan ada masalah teknis yang harus diperbaiki dan disempurnakan untuk meningkatkan hubungan kerja sama dan semuanya masih dalam evaluasi perlu penyempurnaan, perlu peningkatan sehingga hal-hal teknis itu supaya diperbaiki.
"Intinya kerja sama ini mestinya harus saling menguntungkan, saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling menghargai," katanya.
Dia mengatakan penghentian kerja sama sementara itu meliputi berbagai aspek, di antaranya latihan bersama, pendidikan, tukar menukar perwira, hingga kunjungan antarpejabat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika