REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada dua isu yang dinilai harus diperkuat pada pemilihan kepala daerah 2017. Hal tersebut bukan saja untuk menandainya adanya kemajuan Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, namun sekaligus menyambut makin terbukanya efek negatif dua isu ini.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan dua isu tersebut yakni pilkada untuk pemberantasan korupsi, dan meneguhkan gerakan anti-politik dinasti. "Dua isu ini, sekaligus dua penyakit berbangsa dan bernegara yang kait mengait," ujarnya, Senin (2/1).
Dia menyebut dalam satu tahun terakhir, banyak tokoh politik yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbasiskan politik dinasti. Langkah yang sudah terlihat gejalanya yaitu sejak penahanan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
"Sejatinya, dengan sedereta fakta ini, sudah lebih dari cukup untuk menyatakan betapa buruknya efek dari politik dinasti bagi demokrasi dan kesejahteraan rakyat," kata Ray.
Dia mengatakan ada banyak peristiwa politik yang terjadi di 2016. Sebut saja karut-marutnya koalisi, menguatkan paham keagamaan radikal, isu bohong yang bersileweran, dan berbagai kasus kriminal yang membuat publik terhenyak.
Sekarang telah memasuki 2017, tahun yang akan menandai episode kedua pelaksanaan pilkada serentak. Sayangnya sejauh ini, Ray melihat pilkada serentak di 101 daerah masih tenggelam oleh hiruk pikuk pilkada DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika