REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ribuan keluarga di Kabupaten Sleman masih mengalami kendala untuk mengakses fasiltas sanitasi yang layak. Antara lain meliputi 12.435 KK pengguna jamban tidak aman, serta 5.507 KK masih buang air besar (BAB) sembarangan.
”Meski begitu, saat ini cakupan sanitasi layak telah mencapai 94,34 persen. Pada 2019 kami menargetkan cakupan sanitasi layak dapat ditingkatkan menjadi 96,19 persen,” tutur Bupati Sleman Sri Purnomo, Kamis (29/12).
Ia mengemukakan, selain sanitasi, masalah lingkungan yang perlu segera dipecahkan adalah pengelolaan sampah perkotaan. Di mana pada 2016 pelayanan pengelolaan sampah Pemda setempat baru mencakup 52,96 persen masyarakat.
Di sisi lain, setiap harinya, timbunan sampah di Sleman mencapai 1.584 meter kubik. Sedangkan kemampuan TPA untuk menampung sampah hanya 750 meter kubik per hari. Maka itu Sri mengatakan, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk mengelola sampah perkotaan.
Sebab ke depannya Pemkab Sleman menargetkan agar pelayanan pengelolaan sampah perkotaan dapat menjangkau seluruh masyarakat. ”Nanti 2019 pelayanan pengelolaan sampah ditargetkan bisa melayani 100 persen masyarakat di Sleman,” tutur Sri.
Guna memecahkan masalah tersebut, saat ini Pemkab Sleman tengah menjalin kerja sama pengelolaan sanitasi terpadu dengan Bremen Overseas de Research and Development Association (BORDA).
Kepala Bagian Humas Setda Sleman Sri Winarti mengemukakan, kerjasama yang dijalankan berupa pemenuhan kebutuhan air bersih untuk memenuhi akses sanitasi yang layak.
”Sasaran utama kami adalah kawasan kumuh. Pemenuhan akses sanitasi layak di Kabupaten Sleman sendiri dilakukan untuk mewujudkan sanitasi berbasis masyarakat yang berkualitas dan terjangkau,” tutur perempuan yang akrab disapa Win itu menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika