REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI), Damaskus, Suriah meminta agar pemerintah Indonesia lebih berperan aktif dalam penyelesaian konflik di Suriah melalui jalur diplomasi di forum-forum internasional. Ketua PPI Suriah, Susilo Priyadi mengatakan pemerintah RI juga diminta untuk mewaspadai Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah terlibat konflik Suriah dan melakukan koordinasi dengan Perkumpulan Alumni Syam Indonesia (Al-Syami) sebagai wadah resmi alumni PPI Suriah di tanah air.
“WNI di Suriah terdiri dari Pekerja Rumah Tangga yang tersebar hampir di seluruh provinsi dan para pelajar yang hanya berada di ibukota Damaskus,” ujar Susilo Priyadi dalam keterangan rilis yang diterima Republika.co.id, Selasa (27/12).
Ia menjelaskan, PPI Suriah juga mengecam keras segala bentuk kekerasan atas nama agama dan segala bentuk aski yang dapat mengancam kesatuan NKRI atau menganggung keharmonisan bersama. Dan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memberikan bantuan untuk warga Suriah, ia meminta agar bantuan tersebut disalurkan melalui lembaga resmi yang dikorrdinasikan dengan perwakilan RI setempat.
PPI juga mengimbau agar seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita yang tidak jelas sumbernya. Sebagai negara yang sekuler-sosialis, multi etnis, multi agama dan sekte, kehidupan beragama di Suriah cukup moderat dan toleran.
Menurutnya, konflik di Suriah bukanlah konflik sektarian. Melainkan konflik yang bekaitan erat dengan berbagai kepentingan politik regional dan global. Tentara Nasional Suriah merupakan tentara yang terdiri dari bebagai suku dan agama.
Secara geografis letak provinsi Aleppo sangat strategis dan merupakan kota terbesar kedua setelah ibukota Damaskus yang terkena imbas konflik paling parah, sehingga diperebutkan oleh kelompok-kelompok yang terlibat konflik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika