REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Bayi di bawah usia lima tahun yang mengalami kurang gizi di Kabupaten Purbalingga masih cukup banyak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Purbalingga dr Nonot Mulyono, menyebutkan jumlah balita yang mengalami kurang gizi tersebut mencapai 1.797 balita.
"Dari jumlah itu, 54 balita diantaranya mengalami gizi buruk," kata Nonot dalam acara silaturahmi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dengan keluarga 250 balita kurang gizi di pendopo Setda Purbalingga, Sabtu (24/12).
Nonot menyebutkan, balita yang mengalami kurang gizi ditandai dengan kondisi berat badan yang tidak sesuai standar dibandingkan dengan usianya. Sedangkan balita yang mengalami gizi buruk ditandai dengan berat badan yang kurang, namun seringkali ditambah dengan komplikasi penyakit lainnya.
Menurut dia, untuk balita yang mengalami kondisi kurang gizi masih sangat bisa dipulihkan dengan memberikan asupan gizi yang memadai. Namun bagi anak yang mengatasi gizi buruk, pemulihannya lebih sulit dilakukan karena harus lebih dulu mengatasi penyakit penyerta yang dialami balita tersebut.
"Untuk mengatasi kasus balita kurang gizi atau gizi buruk ini, perlu peran serta dan dukungan semua pihak, terutama orang tua, keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dukungan lintas sektor juga sangat diperlukan," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Tasdi, Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga Erny Widyawati Tasdi, menyerahkan bantuan berupa makanan tambahan bagi balita dengan kondisi gizi kurang.
Tasdi menyebutkan, persoalan balita yangn kurang gizi atau mengalami gizi buruk akan menjadi evaluasi bagi jajarannya. Menurutnya, potret pembangunan Purbalingga dapat diukur dari 20 sektor pembangunan termasuk kesehatan.
"Dari data Dinas Kesehatan, saat ini ada 69.945 balita di Purbalingga. Dari jumlah itu, sebanyak 1.797 balita mengalami kurang gizi, dan 54 anak mengalami gizi buruk. Ini menjadi persoalan besar bagi Purbalingga," ujarnya.
Dia juga menyatakan, persoalan kualitas kesehatan balita ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan saja. Namun menjadi tanggung jawab semua pihak terkait, sehingga dibutuhkan sinergitas dari berbagai //stakeholder.//
Ikuti Whatsapp Channel Republika