REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menargetkan pada 1 Januari 2019 mendatang seluruh masyarakat Indonesia terlindungi jaminan kesehatan nasional (JKN). Saat ini, kata dia, jumlah kepesertaan telah mencapai 172 juta orang dan diharapkan dengan terobosan-terobosan yang ada meningkat lagi dari dari tahun ke tahun.
"Tidak pernah terbayangkan memiliki sistem JKN sebesar ini dan telah menjadi perhatian dunia. Memang sistem banyak kekurangan namun secara bertahap kita benahi," ujarnya.
Secara kuantitas, kata dia, sistem JKN Indonesia hampir tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan negara lainnya seperti Jerman dan Inggris yang memberlakukan jaminan kesehatan serupa jauh sebelumnya. Menurut dia, proses panjang melakukan inovasi-inovasi menuju pelayanan optimal karena didukung dengan peraturan perundang-undangan.
Payung hukum JKN di antaranya UUD 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( SJSN ) yang salah satu programnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) hingga Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta peraturan pendukung lainnya.
"Saat ini JKN terintegrasi telah dilakukan di 388 kabupaten dan kota serta 32 provinsi. Mudah-mudahan kabupaten dan kota ataupun provinsi lainnya segera mengintegrasikan program ini," ujarnya.
Dirut Fachmi mengharapkan, Sulut dapat menjadi pelopor JKN di Indonesia setelah 15 kabupaten dan kotanya menandatangani perjanjian kerja sama integrasi program jamkesda ke JKN-KIS. Jumlah kepesertaan telah mencapai 72 persen dari jumlah penduduk 2,3 juta jiwa lebih.
"Mudah-mudahan kepesertaannya bisa mencapai 100 persen. Mari secara bersama-sama kita perkuat sinergitas dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik di bidang kesehatan," harapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika