REPUBLIKA.CO.ID, PIDIE JAYA - Tepat pada hari ini adalah hari ke-14 masa tanggap darurat usai gempabumi 6,5 SR di Aceh yang ditetapkan oleh Plt. Gubernur Aceh selama 7-20 Desember 2016. Setelah melalui rapat koordinasi dengan berbagai pihak, Plt.Gubernur Aceh Soedarmo memutuskan masa tanggap darurat tidak diperpanjang.
Selanjutnya ditetapkan masa "Status Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan" selama 90 hari mulai Rabu (21/12) hingga 20 Maret 2017.
"Terkait masalah kelanjutan masa darurat bencana, saya sepakat dilanjutkan degan status transisi darurat, waktunya bisa diperpendek dan juga diperpanjang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Maka untuk fleksibilitas waktu saya putuskan selama tiga bulan" ucap Soedarmo dalam keterangan tertulis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (20/12).
Masa 3 bulan tersebut untuk membuat sekolah sementara, psiko sosial dan sebagainya yang harus terus menerus dilakukan pada masa transisi. Kebutuhan yang masih diperlukan adalah penyedian prasarana sekolah, penyedian air bersih dan MCK. Penanganan pengungsi yang masih berada di tenda-tenda pengungsian dan pembangunan infrastruktur fasilitas umum.
Plt. Gubernur berpesan kepada semua SKPA harus tetap memberikan dukungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing. Semua SKPA terkait harus terus memonitor perkembangan dilapangan. Koordinasi antar SKPA juga dibutuhkan agar penanganan lebih cepat.
"Kita bantu untuk meratakan rumah-rumah dan fasilitas umum yang rusak berat untuk persiapan rekonsruksi. Sehingga dari Kementerian Pendidikan sudah bisa membangun tenda, serta masalah pengungsi, sudah ada bantuan dari Kemensos dan BNPB," ujarnya.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menambahkan pihaknya kini terus mengkoordinasikan potensi nasional untuk membantu Pemda Aceh. "Total ada 345 lembaga, baik pemerintah, pemda, NGO, organisasi internasional dan nasional, ormas dan lainnya yang terlibat dalam penanganan pasca gempa Aceh," kata Sutopo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika