REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan empat orang dalam tangkap tangan terkait proyek pengadaan di sektor kelautan. Empat orang tersebut yakni satu penyelengara negara dan tiga orang dari swasta.

"Jadi benar telah terjadi penerimaan sejumlah uang kepada penyelenggara negara, tim mengamankan 4 orang satu orang penyelenggara negara dan 3 orang dari swasta atau yang diduga sebagai pihak pemberi," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/12).

Namun, Febri enggan mengungkap detail empat orang tersebut lantaran tengah dilakukan pemeriksaan intensif kepada empat orang tersebut. Febri mengungkap penangkapan dilakukan dua lokasi di Jakarta. Tim juga menyita sejumlah uang dan kendaraan berkaitan proyek pengadaan yang kini tengah berjalan tersebut.

"Nilainya cukup signifikan, perkaranya terkait pengadaan yang prosesnya implementasinya sedang berjalan saat ini di salah satu institusi yang terkait dengan kelautan," kata dia.

Namun, Febri kembali bungkam terkait detail proyek yang dimaksud itu."KPK masih punya waktu 1x 24 jam, besok sebelum siang akan kami jelaskan detail apa saja proyeknya, siapa saja yang diamankan," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksamana Madya TNI Arie Sudewo membenarkan salah satu pejabat tingginya diamankan tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, pejabat tersebut menjabat Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama dan sebelumnya juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla Eko Susilo Hadi.

"Yang bersangkutan menjabat Deputi Inhuker, dan tujuh bulan menjabat Plt Sestama, tapi tiga hari lalu sudah nggak lagi" kata Arie kepada wartawan di Gedung Perintis Kemerdekaan RI, Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat pada Rabu (14/12).

Ikuti Whatsapp Channel Republika