Selasa 13 Dec 2016 21:04 WIB

JK Dorong Penyelesaian Kekerasan Rohingya Secara Adil

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Angga Indrawan
 Muslim Rohingya menangis setelah ditangkap oleh Penjaga Perbatasan Bangladesh di perbatasan Cox Bazar, Bangladesh, (21/11).
Foto: Reuters/Mohammad Ponir Hossain
Muslim Rohingya menangis setelah ditangkap oleh Penjaga Perbatasan Bangladesh di perbatasan Cox Bazar, Bangladesh, (21/11).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendorong penyelesaian kekerasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar secara adil. Menurut dia, ASEAN pun akan turut membahas penyelesaian kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas tersebut.

JK mengatakan, Indonesia dan negara Muslim lainnya bersama-sama akan membantu masyarakat Rohingya yang mendapatkan perlakukan tak adil di Myanmar. “Posisi Indonesia ialah membantu menyelesaikan karena kita menganggap itu persoalan dalam negeri tetapi sebagai kita umat Islam negara yang besar, kita kompak untuk menyelesaikan itu sehingga penyelesaian yang adil,” kata JK usai meresmikan pembukaan Halaqoh Ulama “Jaringan dan Kerjasama Pesantren se-ASEAN” di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/12).

Sementara itu, Organisasi HAM internasional, Human Rights Watch (HRW) memperoleh bukti kekerasan pembakaran rumah di Rakhine yang dilakukan oleh militer Myanmar. Bukti tersebut diperoleh dari laporan citra satelit dan wawancara dengan pengungsi Rohingya di Bangladesh.

"Temuan terbaru membantah klaim militer dan pemerintah Myanmar yang menyebut militan lah pelaku pembakaran desa Rohingya," kata Direktur HRW Asia, Brad Adams.

Menurutnya, bukti citra satelit dan wawancara dengan saksi mata jelas-jelas menunjuk militer Myanmar sebagai pelaku. Berdasarkan analisa pada citra satelit terbaru di desa di Maungdaw, Adams menyebut terdapat empat elemen baru. Yakni, jumlah total bangunan yang hancur meningkat jadi sekitar 1.500 pada 23 November. Jumlahnya mungkin lebih tinggi karena sejumlah area tertutup oleh pepohonan. Kedua, pola pembakaran mengindikasikan pelaku yakni pemerintah.

Ketiga, HRW mendokumentasikan penghancuran gedung sistematik pada tiga kesempatan setelah pemerintah tiba di wilayah. HRW menemukan indikasi pembakaran disengaja. Keempat, citra satelit menunjukkan keberadaan pasukan keamanan Myanmar di Post Penjaga Perbatasan Nomor 1. Lokasinya berada di desa Wa Peik yang terbakar sepenuhnya dalam tiga gelombang pembakaran selama satu bulan. Militan menyerang pos tersebut dan dua pos lainnya pada 9 Oktober pagi. Kebakaran pertama dimulai pada sore harinya. HRW mengidentifikasi banyak kendaraan militer sejak saat itu, termasuk helikopter.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement