REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen TNI (Pur) TB Hasanudin mendukung pernyataan KPK yang meminta masyarakat untuk berhati-hati terhadap kandidat yang memiliki kaitan erat dengan politik dinasti. Ia menilai, kasus Cimahi baru-baru ini dan sebelumnya di Banten yang melibatkan keluarga besar Ratu Atut Chosiyah menunjukkan hubungan yang amat kuat antara dinasti politik dan perilaku koruptif.
TB memandang, pernyataan Ketua KPK harus betul-betul jadi fokus perhatian masyarakat Banten sebelum menjatuhkan pilihan. TB juga mendorong KPK untuk memegakkan hukum secara profesional, terutama dalam kasus TPPU TCW alias Wawan.
''Tak perlu analisis yang berat untuk memahami persoalan TPPU Wawan. Yang namanya uang hasil korupsi itu patut diduga pertama-tama itu mengalir ke isteri, keluarga, dan kerabat terdekat,'' ucap TB, Jumat (9/12).
Menurutnya, KPK sudah memeriksa Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany Wardana, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, sampai Andika Hazrumy yang saat ini sebagai calon wakil gubernur Banten mendampingi Wahidin Halim. ''Tinggal konfirmasi saja ke KPK, sudah sejauh mana hasil pemeriksaannya,'' ucap TB.
Selain itu, TB Hasanudin juga mendorong agar kasus-kasus korupsi yang saat ini terbelengkalai juga segera diselesaikan dengan cepat. Ia menyebut di antaranya kasus tanah bandara dan kasus Pasar Babakan.
Dia akan segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan semua lembaga terkait berdasarkan bukti-bukti awal yang telah diterimanya. TB Hasanudin akan memberi perhatian serius dalam agenda pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Ia menyebut, agenda pemberantasan korupsi menempati prioritas utama karena korupsi kerap menjadi kendala utama yang menghambat kesejahteraan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika