REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan dana desa sebaiknya atidak dijadikan sebagai sumber utama pembangunan desa. Ia berharap kehadiran dana desa cukup hanya sebagai stimulan.

"Kami berharap dana desa tidak menjadi sumber utama, tetapi menjadi stimulan. Makanya, badan usaha milik desa (BUMDes) terus dipromosikan dan hasilnya dalam jangka waktu tiga bulan ini sudah banyak BUMDes yang didirikan," ujar Eko di Jakarta, Kamis (8/12).

Saat ini, lanjut dia, ada sekitar 20 RIBU BUMDes, dan sebanyak 4.000 BUMDes memiliki keuntungan lebih dari Rp 100 juta per tahun. "Ada juga BUMDes yang untungnya miliaran juga. Jika BUMDes memiliki keuntungan lebih dari Rp10 miliar, bisa mengelola pembangunannya sendiri," katanya.

Dia mengatakan antara BUMDes dan koperasi tidak perlu diperdebatkan karena BUMDes bisa memiliki unit usaha dalam bentuk koperasi. "Kami sudah bicara dengan Menteri Koperasi mengenai hal itu, dan saya harus konsul terlebih dahulu dengan Mendagri dan Menko PMK," lanjut dia.

Dia berharap semakin banyak BUMDes yang berhasil dan meraih keuntungan. Meski demikian, dia menegaskan peran swasta juga diperlukan untuk meningkatkan perekonomian di desa. "Swasta bisa masuk ke sarana pascapane. Jika fokus, maka bisa memberi keuntungan besar. Hampir semua konglomerat berasal dari mengelola usaha pascapanen," katanya. Dia juga berharap setiap provinsi memiliki satu produk unggulan sehingga pengusaha bisa masuk ke sektor pascapanen. Kementerian BUMN juga sudah menginstruksikan perusahaan pascapanen diberikan kemudahan kredit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika