REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendorong pelaku udaha untuk berinvestasi di daerah perbatasan. lnvestasi di perbatasan tentu harus sesuai dengan potensi dan peluang yang dimiliki.

"Utamanya, investasi yang masuk harus memerhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dalam acara Forum Bisnis dan lnvestasi di Daerah Perbatasan di Jakarta, Kamis (1/12).

Ia menjelaskan, pembangunan daerah perbatasan tidak hanya berupa pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Namun,  pendekatan ekonomi juga perlu diperkuat. Salah satunya, yakni dengan mendorong tumbuhnya investasi di daerah perbatasan. Untuk menunjang investasi di daerah perbatasan, ia mengusulkan adanya regulasi tertentu untuk menarik dan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kemendesa PDTT, Suprayoga Hadi mengatakan, pemerintah menargetkan adanya kesepakatan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. "Kesepakatan dapat dilakukan melalui pembukaan bisnis baru maupun kesepakatan untuk mendukung investasi dalam jangka panjang," ujar dia.

Forum Bisnis dan lnvestasi di Perbatasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa DTT) mempertemukan sejumlah kepala dari 41 kabupaten/kota dengan pelaku usaha. Forum bisnis dan investasi daerah perbatasan diikuti perusahaan swasta dan BUMN, pengusaha, asosiasi usaha, hingga kedutaan besar negara-negara sahabat.

Forum tersebut juga memberikan kesempatan pada sejumlah desa perbatasan untuk menunjukkan potensi daerahnya. Expo tersebut menampilkan aneka komoditas dan produk unggulan dari daerah perbatasan yang akan dikembangkan. Masing-masing, Kabupaten Natuna, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Belu, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Merauke.

Ikuti Whatsapp Channel Republika