Kamis 01 Dec 2016 05:34 WIB

Gemuruh 212 dan Persatuan Muslim Indonesia

Red: M Akbar

Foto: Republika/Tahta Aidilla

Demo serupa dengan 4 November 2016 rencananya kembali digelar di 2 Desember 2016 terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Rudi Agung (Pemerhati Sosial)

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan sejumlah buruh anggota KSPI akan menggelar aksi mogok nasional pada 25 November 2016, untuk turut serta berdemo di depan Istana Kepresidenan.

"Kami memang merencanakan mogok nasional pada tanggal 25 November, dan turun ke jalan bersama dengan Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI," kata Said Iqbal dalam sebuah wawancara kepada kantor berita Antara, di Jakarta, Senin.

Ia mengklaim mogok nasional ini akan diikuti jutaan buruh anggota KSPI dari sejumlah daerah di Indonesia.

"Anggota kami ada sekitar 1,7 juta buruh di 31 provinsi dan aksi ini sudah disosialisasikan kepada mereka. Jadi nanti tanggal 25 November, mereka tidak akan bekerja," tambahnya kemudian.

Itu adalah kutipan berita yang dilansir dari Antara dengan judul "KSPI: Buruh Lakukan Mogok Nasional pada 25 November".

Usai aksi 411 atau waktu pelaksanaan aksi Bela Islam II 4 November, muncul informasi adanya aksi lanjutan. Sejumlah meme menyebar viral bertuliskan: Aksi Bela Islam III, 25/11. Padahal, saat itu belum ada pernyataan resmi dari Gerakan Nasional Pembela Fatwa, GNPF MUI, soal waktu dan tempat aksi lanjutan penuntutan keadilan dan penegakan hukum atas Ahok.

Saya sempat menelpon Ustaz Bachtiar Nasir ihwal waktu tersebut. Beliau menjawab, pihaknya belum mengeluarkan keputusan apapun. Sekitar tanggal 18 November, baru muncul pernyataan resmi: Aksi Bela Islam III, dihelat 2 Desember, akrab diistilahkan 212.

Usai tanggal aksi 212 diumumkan resmi, negeri ini amat gaduh. Lebih gaduh dari dugaan kasus korupsi TransJakarta, Taman BMW, Sumber Waras, reklamasi; yang kasus itu juga dikaitkan dengan nama Ahok.

Beragam kegaduhan dibuat terkait 212. Mulai dari tuduhan makar, rencana pengeboman gedung DPR, penyebaran maklumat via helikopter, larangan bus mengangkut calon peserta aksi. Larangan ikut aksi 212 dari pemerintah sampai pernyataan serampangan Gubernur Kaltim Awang Faroek. Gubernur yang kerap dikaitkan soal kasus tambang itu menuding: warga Kaltim yang ikut aksi ke Jakarta adalah calon teroris yang perlu diwaspadai.

Tuduhan menyakitkan itu dikecam warga Kaltim. Bahkan anggota DPR RI, Nasir Djamil mendesak Awang agar minta maaf secara terbuka. Ia juga menyarankan Awang dilaporkan dan mengecam agar jangan jadi Ahok kedua di Indonesia. Anggota DPR Balikpapan, Syukri Wahid, menyebut statement Awang kacau.