REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafly Amar membantah bahwa Kapolri Tito Karnavian bertemu dengan pendukung salah satu calon pejawat gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal tersebut disampaikan Boy menanggapi beredarnya foto selfie Kapolri bersama kelompok nitizen.
"Kalau itu terjadi foto-foto di gedung pertemuan dan foto itu diunggah di medsos, diberitakan bahwa Kapolri bertemu dengan salah satu pendukung salah satu pasangan calon gubernur dan diisukan bahwa Kapolri terlibat dalam pembicaraan tentang politik. Berita itu sangat tidak benar," ujarnya kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (26/11).
Boy mengatakan, nitizen yang diduga sebagai pendukung Ahok tersebut hanya ingin membuat suatu lembaga yang dapat membantu polisi terkait ramainya berita hoax yang beredar di media sosial.
"Jadi yang ada adalah keinginan sejumlah para penggiat medsos untuk membentuk komunitas masyarakat anti hoax, di mana mereka akan deklarasi dalam waktu beberapa hari ke depan," katanya.
Ia menegaskan dalam pertemuan yang dilakukan pada Rabu (24/11) kemarin tersebut sama sekali tidak ada pembicaraan politik terkait Pilkada DKI yang akan digelar 15 Februari 2017 mendatang.
"Dalam pertemuan itu tidak ada pembicaraan agenda politik, atau dukung mendukung pasangan calon itu sama sekali tidak ada. Itu tidak mungkin dilakukan, karena ini adalah untuk kepentingan publik untuk kepentingan bersama," jelasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya tersebar foto Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan selfie dengan sekelompok netizen. Para netizen itu pun diduga sebagai pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Isu yang tersebar, salah satu nitizen yang berada dalam foto itu diduga adalah salah satu juru bicara Teman Ahok Amalia Ayuningtyas yang telah melepas jilbab. Namun, ternyata dugaan tersebut tidak benar.
Berdasarkan foto yang beredar, sosok perempuan berkacamata yang dikira Amalia tersebut ternyata seorang aktivis medsos Masyarakat Anti Hoax yang bernama Ulin Niam Yusron.
Ikuti Whatsapp Channel Republika