REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mewacanakan moratorium ujian nasional (UN) pada 2017. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini pihaknya sudah mengajukan usulan tersebut pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita sudah mengjukan. Ini nunggu persetujuan dari presiden, kan pelaksanaannya juga butuh Inpres," kata dia di kantor Kemdikbud, Jakarta, Jumat (25/11).
Ia menjelaskan, Inpres akan memayungi sejumlah rancangan yang telah dirumuskan Kemdikbud. Salah satunya ihwal penetapan standar evalusia pengganti UN, meminta daerah membentuk tim yang akan merumuskan soal ujian dan lain-lain.
Ia tidak menampik kenmungkinan evaluasi pengganti UN akan sama dengan UAS. Namun, ada standar yang harus dipenuhi tim daerah dalam pembuatan soal-soal. Muhadjir menyebut, beban anggaran pembuatan evaluasi akan ditanggung oleh pemerintah. Namun, hal tersebut masih menunggu keputusan presiden.
"Kalau nanti standarnya nasional. Penyelenggaranya berjenjang tadi itu, untuk SMA/SMK karena tanggung jawab provinsi, ya provinsi. Kemudian SMP ke kabupaten/kota, bahkan nanti SD, akan kita standarisasi," tutur mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu.
Muhadjir mengatakan, pemerintah pelimpahan kewenangan pada daerah membuat guru diberi kewenangan dalam merancang dan mempersiapkan evaluasi. Ia meminta, jangan lagi ada kecurigaan yang dialamatkan pada guru terkait kredibilitas hasil evaluasi.
"(Putusannya) semakin cepat semakin baik. Walaupun persiapan untuk pelaksanaanya sudah di atas 50 persen. Kita tinggal undang semua dinas baik provinsi, kabupaten/kota," kata Muhadjir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika